1.528 Dapur MBG Disetop Sementara, Ini Menjadi Penyebab Utamanya

1.528 Dapur MBG Disetop Sementara

JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Hingga Maret 2026, sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di hentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah dapur MBG disuspend ini karena sebagian besar unit belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan di banding dua pekan sebelumnya. “Penurunan terjadi karena sebagian sudah mulai mendaftar SLHS,” ujarnya, Kamis, 26 Maret 2026.

Dua minggu lalu, jumlah dapur MBG disuspend tercatat lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 1.500 unit. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur mencatat ratusan unit terdampak, di susul kawasan barat.

BGN menegaskan, kebijakan penghentian sementara di lakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi kewajiban administratif maupun standar teknis. Setelah di kenai sanksi, sebagian pengelola mulai mengurus sertifikasi yang menjadi syarat utama operasional.

Selain faktor administrasi, penghentian juga di picu persoalan teknis. Dalam catatan BGN, terdapat dua kategori pelanggaran, yakni kejadian menonjol (KM) seperti gangguan kesehatan penerima manfaat, serta non-kejadian menonjol seperti ketidaksesuaian pembangunan dapur dengan petunjuk teknis.

Untuk kategori KM, tercatat 72 SPPG di tutup sementara. Sementara kategori non-KM mencapai 692 unit, mayoritas di sebabkan infrastruktur yang belum memenuhi standar, termasuk ketiadaan instalasi pengolahan limbah.

Adapun SPPG yang masih berstatus penghentian operasional hingga saat ini berjumlah 764 unit, tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, BGN juga menjatuhkan sanksi terhadap 1.251 SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah itu, 1.030 unit di stop sementara, sementara lainnya di kenai peringatan bertahap.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran standar dalam program tersebut. “Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga kualitas harus menjadi prioritas,” katanya.

BGN berharap peningkatan kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi dapat mempercepat pemulihan operasional dapur MBG secara bertahap, sekaligus menjamin keamanan layanan gizi bagi masyarakat.(Tim)

Redaksi SB