715 Dapur Program MBG di Indonesia Timur ditutup BGN

MATARAM, SIGNALBERITA.COM – Badan Gizi Nasional menutup 715 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang menyalurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Penutupan di lakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Juru bicara Badan Gizi Nasional, Dian Fatwa, mengatakan sejumlah dapur MBG di hentikan operasinya karena berbagai persoalan, mulai dari masalah lahan tempat berdiri dapur hingga kasus keracunan dan kendala pengelolaan lainnya.

“Macam-macam alasannya. Ini terus kami evaluasi agar standar pemenuhan gizi bagi penerima manfaat benar-benar bisa di rasakan,” kata Dian saat sosialisasi program MBG di Mataram, Sabtu, 14 Maret 2026.

Dalam evaluasi tersebut, BGN juga menemukan sejumlah dapur yang tidak memenuhi ketentuan rantai pasok bahan pangan. Sesuai instruksi pemerintah pusat, setiap dapur SPPG di wajibkan bekerja sama dengan minimal dua pemasok bahan pangan.

Kebijakan itu bertujuan mencegah praktik monopoli oleh satu pemasok sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Namun, menurut Dian, masih ada mitra dapur yang bergantung pada satu pemasok saja.

“Kami menemukan masih ada dapur MBG yang hanya menggunakan satu pemasok bahan pangan,” ujarnya.

BGN, kata dia, akan memberikan surat peringatan kepada mitra dapur yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Pemerintah ingin memastikan tidak ada dominasi pemasok dalam rantai distribusi bahan pangan program MBG.

MBG Mendorong UMKM

Selain itu, pemerintah juga mendorong dapur MBG bekerja sama dengan koperasi, pelaku usaha kecil, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah operasional dapur.

“Program ini tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” kata Dian.

Ia juga mengajak kelompok usaha kecil, termasuk pelaku UMKM perempuan, untuk terlibat sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur MBG. Jika ada dapur yang menolak bekerja sama dengan pelaku usaha lokal, masyarakat di minta melaporkannya kepada BGN.

Menurut Dian, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi yayasan pendidikan menjadi mitra pengelola dapur MBG. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program ini di harapkan tidak hanya di nikmati perusahaan besar, tetapi juga mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan yang di kelola yayasan.(Tim)