JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan berdampak pada masyarakat miskin. Pemerintah, kata dia, tetap menanggung iuran kelompok berpenghasilan rendah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
“Bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2).
Menurutnya, tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan masih terjadi. Saat ini lembaga tersebut mencatat defisit sekitar Rp20 triliun hingga Rp30 triliun. Pemerintah menutup sebagian defisit melalui APBN sebesar Rp20 triliun, namun potensi kekurangan anggaran disebut masih berulang setiap tahun.
Budi mengingatkan, defisit berkelanjutan dapat berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit. Kondisi itu berisiko mengganggu operasional fasilitas kesehatan sehingga diperlukan langkah struktural untuk memperbaiki sistem pembiayaan.
Ia memastikan peserta dari kelompok Desil 1 hingga 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap terlindungi karena iurannya dibayar negara. Konsep jaminan kesehatan nasional, kata dia, memang mengedepankan prinsip subsidi silang, di mana peserta mampu membantu pembiayaan peserta kurang mampu.
Namun, wacana penyesuaian iuran menuai perhatian. Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho menilai kenaikan iuran berpotensi meningkatkan jumlah peserta nonaktif, terutama dari kalangan kelas menengah dan pekerja sektor informal.
Ia mengingatkan, kelompok miskin relatif aman karena ditopang skema PBI JKN dan kelompok berpenghasilan tinggi dinilai mampu menyerap kenaikan biaya. Sementara itu, kelas menengah dengan beban pengeluaran tetap dinilai paling rentan terdampak.
Pemerintah pun diminta mengkaji kebijakan penyesuaian iuran secara komprehensif agar tidak mengurangi daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.
