JAKARTA, SIGNALBERITA.COM — Perubahan Status Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum perubahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penegasan ini di sampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut adanya status baru bagi PPPK.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menyatakan bahwa Status PPPK jadi ASN tersebut tidak benar. Ia menegaskan, BKN tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai perubahan status PPPK.
Menurut Wisudo, ketentuan mengenai aparatur sipil negara telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam regulasi itu di sebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari dua kategori, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.
“Tidak ada skema lain di luar dua status tersebut,” kata Wisudo dalam keterangan tertulis, Senin, 30 Maret 2026.
BKN juga menegaskan tidak ada perubahan dalam mekanisme pemberhentian maupun perpanjangan kontrak PPPK. Kewenangan tersebut tetap berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing instansi.
Isu perubahan status PPPK sebelumnya sempat mencuat seiring pembahasan revisi undang-undang ASN. Namun, peluang pengalihan status PPPK menjadi PNS tidak bersifat otomatis. PPPK tetap harus mengikuti proses seleksi jika ingin beralih menjadi PNS.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut skema PPPK di rancang untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Ia juga memastikan revisi undang-undang ASN tidak lagi masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2026.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan baru terkait perubahan status PPPK, dan informasi yang beredar di media sosial di pastikan hoaks.(Tim)
