JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak mayoritas permohonan pengujian Undang-Undang Partai Politik yang teregister dalam perkara Nomor 146/PUU-XXIV/2026. Sebagian permohonan lainnya dinyatakan tidak dapat diproses karena menyasar ketentuan yang sudah tidak berlaku.
Permohonan tersebut berkaitan dengan kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan struktur kepengurusan partai politik serta mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai.
Dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Rabu (17/6), Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa pemohon menggugat frasa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan sebagai dasar hukum yang berlaku.
Menurut Mahkamah, objek yang dimohonkan untuk diuji tidak tepat atau error in objecto, sehingga bagian permohonan yang mempersoalkan frasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangan pokok perkara, MK menilai kewenangan yang dimiliki Menteri Hukum untuk mengesahkan kepengurusan partai masih diperlukan demi menjamin kepastian hukum. Mahkamah berpandangan bahwa apabila fungsi tersebut hanya sebatas pencatatan administratif, maka berpotensi memunculkan lebih dari satu kepengurusan dalam satu partai yang sama.
MK juga menegaskan bahwa perselisihan mengenai kepengurusan partai politik tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa semacam itu, menurut Mahkamah, telah diatur melalui mekanisme Mahkamah Partai dan jalur peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan yang berkaitan dengan frasa “didaftarkan ke Departemen” dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tidak dapat diterima, sedangkan permohonan lainnya ditolak. (*)
