JAKARTA, Signalberita.com – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah agenda transformasi yang di targetkan mulai berjalan pada 2027. Program tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, energi, pengelolaan aset negara, pembiayaan pembangunan, transportasi hingga kebijakan kewarganegaraan.
Rencana tersebut di sampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan. Pemerintah juga ingin memastikan anggaran negara menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Berikut 10 agenda besar yang di sampaikan Prabowo:
1. Renovasi 10.000 Puskesmas
Pemerintah berencana merenovasi sekitar 10.000 puskesmas yang tersebar di ribuan kecamatan pada 2027. Setiap puskesmas direncanakan memperoleh anggaran sekitar Rp4 miliar.
Puskesmas di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal akan mendapatkan dukungan lebih besar sesuai kebutuhan. Pemerintah juga menargetkan renovasi sekitar 514 laboratorium kesehatan masyarakat.
Program renovasi puskesmas di targetkan rampung paling lambat pada 2030.
Untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah sulit dijangkau, pemerintah juga menyiapkan layanan ambulans udara menggunakan helikopter maupun pesawat kecil serta tim dokter terbang.
2. Pembangunan dan Revitalisasi 441 RSUD
Pemerintah juga menargetkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah atau RSUD.
Sebanyak 66 rumah sakit telah dibangun di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit disebut sudah mulai beroperasi.
Revitalisasi akan diarahkan untuk memperkuat layanan penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke dan gangguan ginjal, sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Pemerintah juga masih menghadapi kebutuhan tenaga kesehatan yang besar sehingga penambahan dan pengembangan tenaga medis menjadi bagian dari agenda tersebut.
3. Renovasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran
Di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat 2029.
Prioritas diberikan kepada sekolah dengan kondisi bangunan yang membahayakan, seperti atap rusak, dinding retak, ruang kelas tidak layak serta fasilitas sanitasi yang bermasalah.
Selain renovasi fisik, pemerintah melanjutkan digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP).
Pemerintah juga menyatakan akan memperjuangkan agar sekolah negeri tidak lagi membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat.
4. Mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
Pemerintah berencana membangun bursa mineral dan komoditas strategis di Indonesia dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Komoditas yang direncanakan diperdagangkan antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi dan karet.
Langkah tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri untuk komoditas ekspor strategis. Pemerintah berharap produsen, petani, eksportir, investor dan pembeli dapat terhubung dalam sistem perdagangan yang lebih transparan.
Regulasi penyelenggaraan bursa tersebut ditargetkan terbit pada September 2026 dan operasionalnya direncanakan dimulai pada 1 Januari 2027.
5. Optimalisasi Aset BUMN
Pemerintah akan mempercepat pemanfaatan aset BUMN yang dinilai belum memberikan hasil maksimal.
Aset tersebut dapat berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, bandara maupun fasilitas lainnya.
Pihak swasta nantinya dapat diberi kesempatan mengelola aset tertentu melalui mekanisme yang terbuka dan kompetitif. Meski demikian, kepemilikan aset strategis tetap berada di tangan negara.
Dana yang diperoleh dari optimalisasi aset tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur baru.
6. Pengembangan Energi Surya hingga 100 GW
Agenda energi menjadi salah satu program besar pemerintah. Prabowo menyampaikan target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas hingga 100 gigawatt.
Pemerintah juga berencana mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel, khususnya di wilayah terpencil.
Energi surya dinilai dapat mengurangi biaya distribusi bahan bakar sekaligus meningkatkan kemandirian energi daerah.
Pembangunan PLTS juga diharapkan mampu mengurangi kebutuhan impor BBM dan menghemat devisa negara.
7. Membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia
Pemerintah akan membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dengan Jakarta sebagai lokasi awal.
PFII dirancang menjadi pusat kegiatan keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase dan penyelesaian sengketa dengan standar internasional.
Ekosistem tersebut nantinya mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan derivatif, bursa karbon, emas, teknologi finansial, keuangan syariah, family office, treasury center dan manajemen investasi.
Pemerintah berharap PFII mampu menarik investasi dan talenta internasional sekaligus membuat transaksi terkait aset Indonesia lebih banyak dilakukan di dalam negeri.
8. Danantara Development Management Fund
Pemerintah juga menyiapkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen pembiayaan proyek strategis jangka panjang.
Skema tersebut ditujukan untuk proyek yang memiliki nilai strategis, tetapi belum menarik secara komersial dalam jangka pendek.
Salah satu proyek yang berpotensi mendapatkan pembiayaan adalah pengembangan mobil nasional. Selain itu, DDMF dapat mendukung proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang Pantai Utara Jawa.
9. Mendorong Elektrifikasi Kendaraan Rakyat
Pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi hingga satu juta sepeda motor listrik di dalam negeri.
Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi biaya transportasi masyarakat, menekan konsumsi BBM impor sekaligus membangun industri kendaraan listrik nasional.
Pengembangan industri motor listrik juga diharapkan mendorong pertumbuhan industri pendukung, termasuk baterai, perangkat lunak dan layanan purnajual.
10. Kewarganegaraan Ganda Secara Terbatas
Agenda terakhir adalah rencana membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang di nilai di butuhkan Indonesia.
Kelompok yang menjadi perhatian antara lain ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, seniman, atlet dan pemain sepak bola profesional.
Pemerintah menilai diaspora Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional meskipun sebagian telah memiliki kewarganegaraan negara lain.
Kebijakan tersebut nantinya akan diatur secara selektif melalui perubahan undang-undang, dengan tetap mempertimbangkan integritas, keamanan dan kepentingan nasional.
Fokus pada Dampak Nyata
Kesepuluh agenda tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari peningkatan layanan dasar hingga transformasi ekonomi dan energi.
Pemerintah menargetkan program-program tersebut tidak sekadar meningkatkan belanja negara, tetapi menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.(*)
