JAKARTA — Pemerintah Indonesia kembali mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi transisi energi dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara.
Rencana tersebut mendapat perhatian media Jepang, Kyodo News, yang menyoroti Pulau Semesak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai salah satu lokasi yang tengah di pertimbangkan untuk pembangunan PLTN pertama Indonesia.
Pulau Semesak merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan berjarak sekitar 900 meter dari Desa Sungai Raya. Meski tidak dihuni masyarakat, perairan di sekitar pulau tersebut selama ini di manfaatkan nelayan untuk mencari udang.
Pelaksana Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Zainal Arifin menilai kondisi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengambil keputusan mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Pemerintah mulai kembali membahas proyek nuklir setelah rencana pembangunan PLTN sempat tertunda selama puluhan tahun. Pemerintah juga memasukkan energi nuklir dalam strategi energi baru untuk membantu mencapai target dekarbonisasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan PLTN pertama Indonesia dapat beroperasi paling cepat pada 2032. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan energi nuklir berkontribusi hingga 12,1 persen terhadap bauran energi primer pada 2060, dengan kapasitas terpasang sekitar 35-42 gigawatt.
Pulau Semesak menjadi salah satu kandidat karena tidak memiliki penduduk tetap. Pemerintah juga berencana mengambil alih sekitar 300 hektare lahan di kawasan pulau tersebut serta area penyangga di daratan seberangnya untuk mendukung rencana pembangunan.
Kepala daerah sambut positif rencana pembangunan PLTN
Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyambut positif peluang pembangunan PLTN. Menurutnya, kehadiran pembangkit listrik berbasis nuklir dapat menjadi pemicu pertumbuhan industri dan ekonomi di wilayah tersebut.l
Namun, rencana itu juga memunculkan kekhawatiran dari masyarakat, terutama nelayan yang beraktivitas di sekitar kawasan. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan potensi dampak lingkungan dan risiko kecelakaan nuklir.
Selain masyarakat, sejumlah pemerhati energi juga mempertanyakan kelayakan proyek tersebut. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah masih perlu memperhitungkan aspek ekonomi dan keselamatan secara serius sebelum mengambil keputusan.
Di sisi lain, Indonesia mulai memperoleh dukungan dari sejumlah negara, termasuk Jepang dan Rusia, dalam pengembangan energi nuklir. Pemerintah menyatakan teknologi small modular reactor (SMR) menjadi salah satu opsi yang akan di prioritaskan dalam pengembangan PLTN pertama.
Pengembangan energi nuklir tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari di versifikasi sumber energi nasional sekaligus mendukung pencapaian target pengurangan emisi. Namun, pemerintah masih perlu memastikan aspek keselamatan, keekonomian, lingkungan, serta penerimaan masyarakat menjadi pertimbangan utama sebelum proyek di realisasikan. (*)
