JAKARTA, Signalberita.com – Penetapan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang di gunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi warga masih menghadapi sejumlah tantangan.
Data yang di kelola dengan dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut belum dapat menggambarkan kondisi seluruh masyarakat secara sempurna. Salah satu faktornya adalah perubahan kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang berlangsung dinamis.
Data Penduduk Terus Mengalami Perubahan
Kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Perubahan tersebut antara lain di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, perubahan pekerjaan, kondisi kesehatan, maupun perubahan kemampuan ekonomi keluarga.
Sementara itu, data yang menjadi dasar penentuan kelompok kesejahteraan membutuhkan proses pembaruan dan pemutakhiran agar tetap sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
Menggunakan Model Estimasi
Dalam kondisi ketika data pendapatan aktual setiap rumah tangga tidak tersedia secara lengkap, penilaian kondisi sosial ekonomi dapat menggunakan sejumlah indikator lain, seperti kepemilikan aset dan karakteristik tempat tinggal.
Pendekatan berbasis estimasi tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara hasil klasifikasi data dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya. Tingkat kesalahan model yang di sebutkan dalam informasi tersebut berada di kisaran 23 persen.
Selain persoalan pemutakhiran data dan metode estimasi, kondisi geografis juga menjadi tantangan. Wilayah dengan akses yang sulit dapat menyulitkan proses verifikasi dan validasi data secara langsung.
Berpotensi Memengaruhi Penyaluran Bantuan
Klasifikasi desil memiliki dampak terhadap berbagai program perlindungan sosial yang menggunakan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar penetapan penerima.
Apabila kondisi warga tidak tercermin secara tepat dalam data, terdapat kemungkinan masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan tidak masuk dalam kelompok penerima yang sesuai. Sebaliknya, penerima yang kondisi ekonominya telah berubah juga dapat tetap tercatat dalam kelompok tertentu.
Karena itu, mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data menjadi penting agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data yang di gunakan pemerintah.
Pemerintah daerah dan aparatur di tingkat desa atau kelurahan juga memiliki peran penting dalam menyampaikan perubahan kondisi warga, sehingga data sosial ekonomi dapat terus di perbaiki dan disesuaikan dengan keadaan di lapangan.(*)
