JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi dari sejumlah lembaga survei, petani, dan tokoh nasional atas kinerjanya dalam mendorong swasembada pangan.
Program tersebut di nilai menjadi salah satu capaian yang menonjol selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan laporan Republika yang terbit Minggu (18/10/2026), sejumlah lembaga memberikan penilaian positif terhadap kinerja Amran. Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, meskipun masing-masing lembaga menggunakan metode dan indikator berbeda.
Piramida Research and Consulting mencatat tingkat kepuasan terhadap Amran sebesar 86,2 persen. Angka itu menempatkannya di posisi teratas di antara menteri yang di nilai dalam survei tersebut. Survei di lakukan pada 20 September hingga 5 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi.
Sementara itu, IndexPolitica Indonesia melalui Government Performance Assessment September 2026 menempatkan Amran pada peringkat pertama dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik. Penilaian tersebut menggunakan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), bukan survei opini publik.
Arawicaksa Institute juga memberikan skor 8,0 dari skala 10 kepada Amran dalam survei yang berlangsung pada 3–8 Oktober 2026. Adapun dalam laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis CELIOS pada 12 Oktober 2026, Amran memperoleh skor 140 berdasarkan penilaian 994 responden.
Swasembada Pangan Jadi Sorotan
Apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian turut di kaitkan dengan program swasembada pangan. Arawicaksa Institute mencatat program tersebut memperoleh skor 8,4 dari skala 10 dan menjadi program prioritas pemerintah dengan penilaian tertinggi dalam survei yang di beritakan.
Dari sisi kesejahteraan petani, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 mencapai 131,11. Angka ini mencerminkan perbandingan indeks harga yang di terima petani dengan indeks harga yang di bayar petani, tetapi tidak secara langsung menunjukkan besaran keuntungan bersih setiap petani.
Laporan tersebut juga menyebut harga gabah kering panen pada Januari hingga Agustus 2026 berada di kisaran Rp6.700 hingga Rp7.600 per kilogram, lebih tinggi di bandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Sejumlah petani mengaku merasakan manfaat dari kebijakan harga gabah dan penyerapan hasil panen. Sudarso, petani di Madiun yang mengelola lahan seluas dua hektare, mengatakan harga gabah yang di terimanya memberikan ruang pendapatan setelah biaya produksi di perhitungkan.
Sementara itu, Helmantina, petani di Pasaman, Sumatra Barat, mengaku terbantu dengan kemitraan bersama Perum Bulog karena hasil panennya memiliki saluran pemasaran yang jelas.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Indramayu, H. Tatang, juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap harga gabah. Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Siswanto, menilai keseimbangan antara keuntungan petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat perlu terus dijaga.
Mendapat Apresiasi dari Sejumlah Tokoh
Apresiasi terhadap program pertanian juga disampaikan sejumlah tokoh nasional. Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, dalam rapat kerja pada 1 September 2026, memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas capaian swasembada delapan komoditas yang di sebut dalam laporan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi kepada Amran dan jajaran Kementerian Pertanian dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.
Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, pada 7 Oktober 2026, turut menilai program Kementerian Pertanian berhasil. Ia menyebut swasembada beras tercapai tiga tahun lebih cepat di bandingkan target awal pada 2029.
Hashim juga menyoroti kebijakan kenaikan harga gabah dan penurunan biaya pupuk yang di nilai membantu petani. Sementara itu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai kinerja Kementerian Pertanian menonjol di bandingkan kementerian lainnya.
Meski demikian, capaian swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani tetap perlu di lihat secara menyeluruh melalui data produksi, ketersediaan pangan, perkembangan harga, biaya usaha tani, serta kondisi petani di berbagai daerah.
Dengan demikian, penilaian terhadap keberhasilan program pangan tidak hanya bertumpu pada hasil survei dan apresiasi tokoh, tetapi juga pada keberlanjutan produksi, pemerataan manfaat bagi petani, stabilitas harga pangan, dan kemampuan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.(*)
