TEBO, Signalberita.com – Konflik lahan proyek pemasangan pipa gas milik PT Montd’Or Oil Tungkal Ltd yang dikerjakan PT Olindo Nusa Surya di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo terus menuai sorotan.
Kali ini, Ketua Debalang Negeri Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ) Kabupaten Tebo, Hafizan Romy Faisal, angkat bicara terkait dugaan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman kelapa sawit milik Marzuki (74), yang kini ditangani Satreskrim Polres Tebo.
Romy menilai persoalan tersebut bukan sekadar sengketa tanah, melainkan menyangkut nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum adat, dan perlindungan hak masyarakat berdasarkan hukum positif.
“Kami mengingatkan pihak PT Montd’Or Oil Tungkal Ltd dan PT Olindo Nusa Surya agar benar-benar menerapkan asas *clear and clean* sebelum melakukan penanaman pipa,” tegas Romy, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, sangat memprihatinkan apabila seorang warga lanjut usia harus berjuang mempertahankan tanah dan tanaman yang diyakininya sebagai haknya di tengah aktivitas perusahaan besar.
Romy menegaskan, investasi sektor migas memang penting bagi negara. Namun, kepentingan pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat, terlebih warga lanjut usia yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa keadilan.
Ia juga menyinggung polemik sebelumnya ketika perusahaan berencana memanfaatkan jalan TMMD Kunangan–Sungai Bengkal untuk pemasangan pipa migas.
“Menurut pantauan kami, perusahaan ini memang sangat bandel. Awalnya dulu, saya tahu betul mereka sempat mau menggunakan jalan TMMD milik masyarakat. Begitu tidak bisa memanfaatkan jalan TMMD itu, sekarang mereka malah membuat keributan baru di lahan warga,” ungkapnya.
Romy turut mempertanyakan pemberian kompensasi yang menurut penilaiannya hanya dilakukan kepada satu pihak, sementara terdapat pihak lain yang juga mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.
“Mereka sengaja membuat kegaduhan dengan hanya memberikan kompensasi kepada satu pihak, namun di sisi lain justru menghilangkan hak-hak pihak lain yang juga memiliki dasar atas tanah tersebut. Seharusnya kalau memang buntu, mereka cari alternatif jalur lain,” katanya.
Romy juga menyoroti Berita Acara Pergeseran Lahan yang dikaitkan dengan Nur Alamsyah, yang diduga menjadi dasar perusahaan melakukan pemasangan pipa migas di lokasi yang dipersoalkan.
Menurutnya, berita acara pergeseran lahan bukanlah alas hak kepemilikan tanah, sehingga tidak dapat serta-merta dijadikan dasar penggunaan lahan tanpa memastikan hak pihak-pihak terkait.
Romy mempertanyakan bagaimana perusahaan sebesar PT Olindo Nusa Surya dapat melaksanakan pekerjaan apabila hanya berpedoman pada berita acara pergeseran lahan, bukan dokumen yang membuktikan hak atau persetujuan pihak yang berwenang atas tanah tersebut.
Ia menilai perusahaan semestinya melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status lahan sebelum melaksanakan pekerjaan, terlebih ketika terdapat klaim kepemilikan dari pihak lain.
Dari perspektif hukum adat Melayu Jambi, Romy mengingatkan bahwa tanah merupakan sumber kehidupan dan warisan keluarga yang harus dihormati. Falsafah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menempatkan kejujuran, musyawarah, dan keadilan sebagai prinsip utama.
Sementara dari sisi hukum positif, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan migas serta penyelesaian hak atas tanah sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin perlindungan hak milik pribadi dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Romy menegaskan, pembayaran kompensasi kepada satu pihak tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan apabila masih terdapat klaim hak pihak lain yang belum diperiksa dan diselesaikan.
Ia meminta polisi menelusuri keabsahan berita acara pergeseran lahan yang dikaitkan dengan Nur Alamsyah tersebut, termasuk pihak yang menerima kompensasi, dasar pembayarannya, serta dokumen yang digunakan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan.
“Polisi harus mengusut tuntas masalah ini, termasuk aliran dana pembebasan lahannya. Debalang Negeri berkomitmen penuh mengawal kasus ini agar hak warga lansia yang menuntut keadilan tidak diinjak-injak oleh kepentingan korporasi,” tegas Romy.
Polres Tebo Mulai Periksa Saksi
Sebelumnya, Satreskrim Polres Tebo telah melakukan pengecekan dan olah TKP di lokasi lahan Marzuki, Selasa (3/11/2026).
Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Setiawan, memastikan penyidik akan memeriksa saksi-saksi dari pihak perusahaan.
Sementara itu, Kanit Pidum Satreskrim Polres Tebo, Ipda Sumarlin, Jumat (6/11/2026), membenarkan bahwa Kepala Desa Kunangan telah dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap pihak PT Olindo Nusa Surya dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Romy menekankan, proyek energi nasional harus tetap menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pipa sudah tertanam, sementara hak warga yang lahannya digunakan justru belum mendapatkan penyelesaian yang adil.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Olindo Nusa Surya belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang disampaikan awak media melalui pesan WhatsApp, terkait sorotan Ketua Debalang Negeri LAMJ Tebo maupun dugaan penggunaan lahan dalam proyek pemasangan pipa migas tersebut. Pihak perusahaan masih diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi demi menjaga keberimbangan pemberitaan. (***)
