SUNGAIPENUH, Signalberita.com – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, memimpin rapat tersebut. Sekretaris Daerah Alpian, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, kepala SKPD, serta tamu undangan turut hadir.
Rapat paripurna mengagendakan penyampaian tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota Sungai Penuh atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Alfin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kota Sungai Penuh memprioritaskan sejumlah sektor dalam arah pembangunan 2027. Prioritas tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan akses ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelatihan keterampilan.
Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan dan daya saing sumber daya manusia sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Alfin menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Ranperda APBD 2027.
“Berbagai masukan, saran, dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, kami berharap APBD 2027 dapat tersusun secara terarah dan tepat sasaran serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh,” ujar Alfin.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, Pemerintah Kota Sungai Penuh dan DPRD akan melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Lan)
