JAKARTA, Signalberita.com – Dalam rangka pembenahan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperkuat tata kelola. Langkah tersebut dilakukan seiring semakin luasnya jangkauan program yang kini melibatkan puluhan ribu dapur, jutaan penerima manfaat, serta berbagai pelaku ekonomi di daerah.
Pembenahan tidak hanya menyasar peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga mencakup pengawasan operasional dapur, keamanan pangan, validasi data, pengelolaan anggaran, hingga koordinasi antarlembaga.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, evaluasi dalam 100 hari masa kepemimpinannya menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan MBG melalui transformasi yang dikenal sebagai MBG 2.0.
Menurutnya, perkembangan program yang sangat cepat harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih baik.
Saat MBG mulai dilaksanakan pada Januari 2025, BGN menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan operasional dapur yang terus bertambah.
Pada periode tersebut, jumlah tenaga kerja BGN hanya sekitar 700 orang untuk mengawasi kurang lebih 27 ribu dapur. Sementara itu, fasilitas pengawasan dan dukungan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga lain masih terbatas.
“BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim,” kata Sudaryono.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penguatan sistem pengelolaan. Sebab, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban setiap tahapan pelaksanaannya.
BGN Perkuat Pengawasan dan Verifikasi Data
Salah satu fokus pembenahan yang dilakukan BGN adalah meningkatkan akurasi data dan memperkuat sistem pengawasan berbasis digital.
Setiap penerima manfaat harus memiliki data yang jelas dan dapat diverifikasi. Begitu pula dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang wajib menjalankan operasional sesuai ketentuan.
Digitalisasi diharapkan dapat membantu memantau alur kerja, mengidentifikasi ketidaksesuaian data, serta memastikan pelaksanaan program berlangsung lebih transparan.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” ujar Sudaryono.
Selain pengawasan operasional, BGN juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara. Pengelolaan dana menjadi perhatian penting mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan untuk menyediakan makanan bergizi bagi puluhan juta masyarakat.
Dalam evaluasi 100 hari kerja tersebut, BGN menyebut berhasil melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp44 triliun yang kemudian dikembalikan ke kas negara.
Dana tersebut berasal dari sejumlah pos, antara lain anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional dapur, hingga saldo rekening virtual account yang dinilai tidak memiliki dasar penggunaan yang sesuai.
Sudaryono menegaskan bahwa setiap anggaran harus digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup
Selain persoalan administrasi dan keuangan, keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam pembenahan program MBG.
BGN menilai kualitas makanan yang diterima masyarakat sangat bergantung pada proses pengolahan, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi ke penerima manfaat.
Karena itu, setiap dapur harus memenuhi standar kebersihan, higiene, dan sanitasi agar makanan yang disajikan aman dikonsumsi.
Sebagai bagian dari pengawasan, BGN telah menutup lebih dari 2.000 dapur yang dinilai belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional dapur tidak mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat meskipun program terus berkembang.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” ujar Sudaryono.
MBG Jangkau Lebih dari 58 Juta Penerima Manfaat
Di tengah berbagai pembenahan, pelaksanaan MBG terus mengalami perkembangan. Hingga akhir Oktober 2026, lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi.
Dari total 27.485 dapur yang tercatat, sebanyak 26.723 dapur telah menjalani proses verifikasi.
Program tersebut juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sekitar 1,03 juta tenaga kerja terlibat dalam operasional MBG, sementara jumlah pemasok lokal yang berpartisipasi telah melampaui 80 ribu pihak.
Sebagian besar pemasok tersebut berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlibatan berbagai pihak membuat program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Petani, peternak, pedagang bahan pangan, pelaku UMKM, hingga pekerja dapur ikut menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.
Dengan semakin luasnya jangkauan MBG, kebutuhan terhadap bahan pangan berkualitas dan sistem distribusi yang terorganisasi juga semakin meningkat.
Karena itu, pengawasan terhadap seluruh rantai pelaksanaan program harus berjalan secara konsisten, mulai dari pemasok bahan pangan hingga makanan diterima oleh masyarakat.
Transformasi MBG 2.0 untuk Perbaikan Program
BGN menegaskan bahwa transformasi MBG 2.0 tidak sekadar bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat. Lebih dari itu, perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi pengelolaan program agar semakin transparan, aman, dan tepat sasaran.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi pembaruan data penerima manfaat, peningkatan pengawasan dapur, penertiban penggunaan anggaran, serta penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sudaryono menyebut evaluasi yang dilakukan menjadi kesempatan untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program.
“Bukan sekadar melanjutkan program, transformasi MBG 2.0 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat pelaksanaan MBG,” ujarnya.
Ia mengakui, pembenahan program dengan skala sebesar MBG membutuhkan proses dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Masih terdapat berbagai tantangan yang harus ditangani agar pelaksanaannya semakin optimal.
Namun, BGN menargetkan pertumbuhan program harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang berhasil dibagikan setiap hari. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap makanan memiliki kualitas gizi yang baik, aman dikonsumsi, serta melalui proses pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana ditegaskan Sudaryono, MBG merupakan program besar yang harus dijalankan dengan benar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(*)
