JAKARTA, Signalberita.com – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.000 mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai besaran upah tersebut belum mampu memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya biaya kebutuhan hidup di Ibu Kota.
Said menegaskan, KSPI DKI Jakarta bersama Partai Buruh tidak menerima keputusan penetapan UMP 2027 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (19/11/2026).
KSPI Usulkan UMP Jakarta 2027 Sebesar Rp6,21 Juta
Menurut Said, besaran UMP DKI Jakarta 2027 seharusnya mencapai Rp6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan dari unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
Atas dasar itu, KSPI mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk meninjau kembali keputusan penetapan upah minimum dan menaikkan nominalnya sesuai usulan kalangan pekerja.
Said meminta pemerintah daerah merevisi UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.000 agar sesuai dengan tuntutan dan aspirasi buruh.
Ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum tidak seharusnya hanya menghasilkan angka kompromi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Nilai UMP Dinilai Belum Penuhi Kebutuhan Hidup Layak
Said Iqbal menjelaskan, upah minimum memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan daya beli pekerja.
Menurutnya, besaran UMP Jakarta 2027 yang telah ditetapkan masih belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat di Ibu Kota.
Bahkan, ia menilai nominal tersebut berpotensi kembali berada di bawah upah minimum di sejumlah wilayah industri sekitar Jakarta, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Karena itu, Said meminta pemerintah menjadikan kebutuhan hidup layak dan pemulihan daya beli pekerja sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kenaikan upah minimum.
“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” ujarnya.
KSPI Siapkan Gugatan ke PTUN
Tidak hanya menyampaikan penolakan, KSPI DKI Jakarta juga berencana menempuh sejumlah langkah hukum untuk memperjuangkan tuntutan kenaikan UMP tersebut.
Said mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menyampaikan keberatan secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan sesuai harapan, KSPI akan melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain jalur hukum, organisasi buruh tersebut juga menyiapkan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah mempertimbangkan kembali besaran UMP Jakarta 2027.
Perbedaan Angka Penetapan dan Tuntutan Buruh
Penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000 masih menyisakan perbedaan pandangan dengan kalangan pekerja.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah tersebut, sementara KSPI dan Partai Buruh tetap mendorong kenaikan menjadi Rp6.210.000.
Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp74.000 antara UMP yang ditetapkan pemerintah dan angka yang diusulkan unsur buruh.
KSPI berharap pemerintah daerah membuka ruang evaluasi terhadap keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pekerja, kebutuhan hidup, serta kemampuan masyarakat dalam mempertahankan daya beli di Jakarta.(*)






















