Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 melonjak tajam

JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun, naik lebih dari lima kali lipat di bandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya Rp51,5 triliun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBN 2026, sebesar Rp255,5 triliun atau sekitar 76 persen dari total anggaran MBG di alokasikan untuk pemenuhan gizi nasional, termasuk pembelian makanan bergizi. Sisanya di gunakan untuk kebutuhan lain di luar belanja langsung makanan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyebutkan dari total anggaran tersebut, Rp268 triliun di alokasikan melalui belanja kementerian dan lembaga kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program. Dana itu terdiri atas Rp255,5 triliun untuk pembelian makanan bergizi dan Rp12,41 triliun untuk dukungan manajemen.

Adapun sisa anggaran sebesar Rp67 triliun di tempatkan dalam pembiayaan belanja non-kementerian/lembaga. Namun, dalam dokumen APBN, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai penggunaan dana cadangan tersebut.

Pada 2025, realisasi anggaran MBG tercatat hanya Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun. Sementara itu, jumlah penerima manfaat pada 2026 di targetkan mencapai 82,9 juta orang, naik sekitar 32 persen di bandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 56,13 juta penerima.

Di sisi lain, lembaga riset HSBC Global Investment Research menilai Program MBG menjadi salah satu faktor yang mendorong pelebaran defisit APBN. Defisit anggaran 2025 tercatat mencapai 2,92 persen terhadap produk domestik bruto, melampaui target pemerintah sebesar 2,78 persen.

Chief India Economist and ASEAN Economist HSBC, Pranjul Bhandari, menyatakan lemahnya pertumbuhan PDB nominal pada awal 2025 berdampak pada rendahnya penerimaan pajak. Pada saat bersamaan, pemerintah meningkatkan belanja melalui berbagai program kesejahteraan baru, termasuk MBG.

“Kombinasi penerimaan yang lemah dan lonjakan belanja sosial menjadi faktor utama meningkatnya defisit fiskal,” kata Pranjul dalam konferensi pers HSBC Outlook 2026, Senin lalu.***