Bahlil Panggil Dirut PGN, Terkait Lonjakan Harga Gas Industri

 

JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah cepat menyikapi kenaikan harga gas untuk sektor industri dengan memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko. Pertemuan tersebut dijadwalkan usai peresmian Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Bahlil mengungkapkan pembahasan akan difokuskan pada upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga gas bagi industri, termasuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Menurutnya, persoalan tersebut juga telah mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, kondisi harga gas di wilayah Jawa Timur masih relatif stabil. Namun, sejumlah kawasan seperti Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan Jakarta mengalami kenaikan biaya pasokan akibat berkurangnya produksi atau lifting gas yang selama ini menjadi sumber distribusi melalui jaringan pipa.

Penurunan pasokan tersebut memaksa penyedia energi mengalihkan suplai menggunakan liquefied natural gas (LNG), yang memiliki biaya lebih tinggi dibandingkan gas pipa. Kondisi itulah yang berdampak pada meningkatnya harga gas untuk kalangan industri.

Pemerintah, lanjut Bahlil, tengah mencari formulasi terbaik agar kebutuhan industri tetap terpenuhi tanpa membebani pelaku usaha. Evaluasi terhadap skema distribusi maupun kebijakan harga akan menjadi bagian dari pembahasan bersama PGN.

Di sisi lain, kenaikan harga gas turut memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan sektor manufaktur. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu pekerja di salah satu perusahaan keramik di Bekasi.

Informasi tersebut berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang menyebut ancaman PHK diperkirakan terjadi dalam waktu dekat apabila persoalan harga gas tidak segera diatasi.

Merespons kondisi itu, Dasco mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) serta perwakilan serikat pekerja untuk mencari solusi yang dapat menjaga keberlangsungan operasional industri sekaligus melindungi puluhan ribu tenaga kerja yang berpotensi terdampak.(*)