Bongkar Mafia Anggaran di Kerinci

PJU Kerinci Baru Sampai Kulit

Oleh Redaksi SB

Kabupaten Kerinci sedang terang-benderang. Bukan karena lampu jalan menyala sempurna—tapi karena borok birokrasi dan parlemen lokal kini di sorot satu kampung. Yang gelap justru bukan lagi lorong desa, tapi isi kepala para pemegang kekuasaan.

Viralnya rekaman suara Heri Cipta, mantan Kadis Perhubungan Kerinci yang kini tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU), bukan sekadar drama politik lokal. Ini monumen kejujuran yang tak sengaja terekam, menyajikan bagaimana proyek daerah bisa berubah menjadi ladang pembagian kue, bahkan sebelum ovennya dipanaskan.

Rekaman viral ini adalah pintu masuk bagi penegak hukum untuk membongkar akar masalah. Ini bukan sekadar skandal proyek, ini adalah sinyal bahwa praktik mafia anggaran masih hidup dan berkembang di tubuh pemerintahan daerah.

Kita dengar bersama—dengan telinga yang masih waras—bagaimana Heri menyebut tiga nama tokoh utama: Edminuddin, Boy Edwar, dan Yuldi Herman, trio pimpinan DPRD Kerinci 2019–2024. Mereka bukan disebut sebagai pengawas anggaran, melainkan penentu titik proyek, pengatur paket kerja, bahkan juru lobi ke pihak ketiga.

Luar Biasa Dewan Rasa Kontraktor

Seperti lelucon politik murahan,seperti kata Heri, anggaran ditambah bukan karena ada kebutuhan rakyat yang meningkat, tapi karena, “otak rencana PJU itu adalah DPR.” Titik.

Lebih lucu lagi, pimpinan DPRD ini—yang punya gaji, tunjangan, dan kendaraan dinas dari pajak rakyat—justru datang “minta bantuan” ke dinas. Bukan minta maaf, tapi minta tolong agar proyek jalan. Mungkin mereka bingung cara masang lampu. Atau mungkin, seperti Heri sindir, mereka memang tak bisa melaksanakan proyek karena bukan tupoksinya.

Sayangnya, ketika akal sehat disimpan di laci kursi dewan, semuanya bisa terjadi. Maka tak heran, penyidik Kejari Sungai Penuh harus sibuk membongkar proyek PJU senilai Rp 5,5 miliar ini. Sudah 10 orang di tetapkan sebagai tersangka. Dua rumah di geledah. Tapi publik tahu: ini baru kulit.

Karena jika pengakuan Heri Cipta itu benar, dan katanya sudah masuk ke BAP, maka penyelidikan belum boleh berhenti. Harus merangsek ke dalam ruang rapat yang penuh bisik-bisik anggaran.

Dan untuk para politisi yang disebut, ini bukan waktunya sembunyi di balik baju dinas dan foto-foto saat reses. Jika merasa bersih, datang ke kejaksaan, bantu penyidikan. Atau minimal, bantah dengan argumen, bukan diam seperti patung di bundaran.

Rakyat Kerinci tidak butuh jalan yang terang tapi di peroleh dari anggaran gelap. Rakyat tentu ingin keadilan. Rakyat tahu, bau amis anggaran tidak hilang hanya dengan pencitraan.

Jadi untuk kejaksaan, Rakyat Kerinci menyampaikan ulang satu permintaan sederhana: Jika mau bersihkan kolam, jangan cuma angkat lumut. Serok juga buaya di dalamnya.(Tim)

Redaksi SB