Debut Kemenhaj 2026 Dinilai Jadi Awal Transformasi Ekonomi Haji Nasional

Jakarta SB – Kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di nilai tidak hanya menjadi capaian dalam pelayanan keagamaan, tetapi juga membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi nasional melalui pengelolaan ekosistem haji yang lebih mandiri.

Pandangan tersebut di sampaikan Rektor Universitas Indonesia sekaligus anggota Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, dalam tulisannya yang dikutip dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Minggu (31/5/2026).

Menurut Prof. Heri, keberhasilan debut perdana Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) harus menjadi momentum transformasi besar dalam tata kelola haji nasional.

“Keberhasilan debut perdana Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia harus menjadi titik awal transformasi besar pengelolaan haji nasional,” ujarnya.

Peningkatan Kualitas Layanan

Sebagai anggota Amirul Hajj, Prof. Heri mengaku menyaksikan langsung berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Ia menilai kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah selaku Amirul Hajj berhasil menghadirkan tata kelola yang lebih responsif, simpatik, dan solutif.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek layanan, mulai dari kesehatan, logistik, transportasi, hingga pemondokan. Penyederhanaan tata kelola melalui sistem syarikah, penguatan pemeriksaan kesehatan berbasis istitha’ah sejak di Tanah Air, serta peningkatan kualitas akomodasi menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan tersebut.

“Berbagai parameter kinerja yang krusial mengalami peningkatan kualitas yang jauh lebih terukur di bandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Prof. Heri.

Potensi Ekonomi yang Besar

Meski demikian, Prof. Heri menegaskan bahwa keberhasilan operasional tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif semata.

Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Pada musim haji 2026, kuota Indonesia mencapai sekitar 221 ribu jemaah. Selain itu, lebih dari dua juta warga Indonesia menunaikan ibadah umrah setiap tahun.

Menurutnya, jumlah tersebut menciptakan pasar yang stabil, berulang, dan memiliki tingkat loyalitas tinggi sehingga menjadi captive market yang sangat potensial.

“Ini adalah sektor yang menjanjikan keuntungan pasti. Indonesia memiliki captive market yang luar biasa solid, dengan kuota haji yang besar dan jutaan jemaah umrah setiap tahunnya,” ujarnya.

Ia menilai diskusi mengenai biaya haji selama ini terlalu berfokus pada besaran biaya yang di bayarkan jemaah, sementara perhatian terhadap aliran manfaat ekonomi yang dihasilkan masih relatif minim.

Rebut Kendali Ekosistem Haji

Prof. Heri mendorong Indonesia untuk tidak lagi hanya berperan sebagai penyelenggara keberangkatan dan kepulangan jemaah. Menurutnya, Indonesia perlu membangun investasi strategis pada sektor-sektor penunjang haji dan umrah.

Sektor tersebut meliputi fasilitas kesehatan, transportasi terintegrasi, perhotelan, layanan katering, industri makanan siap saji (Ready to Eat/RTE), hingga berbagai layanan pendukung lainnya.

“Penguasaan ekosistem penunjang ini tidak hanya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan kendali yang lebih besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat dan tepat,” katanya.

Dengan menguasai rantai pasok dan layanan utama bagi jutaan jemaahnya, Indonesia di nilai dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan posisi tawar dalam tata kelola haji global.

Peran Perguruan Tinggi

Transformasi menuju ekosistem haji yang mandiri, lanjut Prof. Heri, membutuhkan dukungan riset, inovasi, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan berbasis data serta menghasilkan SDM yang mampu mengelola industri haji secara profesional.

“Transformasi ini menuntut perencanaan berbasis data, riset, dan penyiapan sumber daya manusia yang andal. Ini merupakan ruang kontribusi yang siap di isi oleh perguruan tinggi,” ujarnya.

Ke depan, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya di ukur dari kualitas pelayanan kepada jemaah, tetapi juga dari seberapa besar nilai ekonomi yang dapat kembali mengalir ke Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sukses debut Kemenhaj 2026 telah membuktikan bahwa kita mampu melayani dengan baik. Kini saatnya keberhasilan itu menjadi fondasi bagi ekosistem haji yang lebih mandiri dan berdampak nyata bagi bangsa,” pungkasnya.(*)