DPRD Tebo Usulkan Jalan 100 Km ke Inpres, Dana Rp60 Miliar 2025 Dipertanyakan

(TEBO, SIGNALBERITA.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Tebo mulai tancap gas mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini di nilai berjalan lamban. Dalam kunjungan ke Bappeda Provinsi Jambi, Rabu (29/4/2026), mereka tak hanya membawa usulan, tetapi juga melontarkan kritik keras terhadap anggaran yang belum terealisasi.

Dorong Jalan Padang Lamo Masuk Inpres

Anggota Komisi III, Pahlepi, secara tegas meminta agar ruas Muara Tebo – Simpang Lopon – Simpang Somel (Jalan Padang Lamo) sepanjang sekitar 100 kilometer segera di masukkan ke dalam program Instruksi Presiden (Inpres).

“Ini bukan proyek biasa. Ini jalur vital masyarakat. Kalau terus di biarkan, dampaknya langsung ke ekonomi warga. Harus ada langkah konkret, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Soroti Ruas Simpang Betung–Pintas

Selain itu, Pahlepi juga menyoroti kondisi ruas Simpang Betung–Pintas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menilai jalan tersebut membutuhkan penanganan serius dan tidak bisa lagi di tunda.

“Ini akses penting bagi masyarakat. Jangan di biarkan berlarut-larut,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Tebo meminta pihak Bappeda Provinsi Jambi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil jalan yang di keluhkan masyarakat.

Tantang Turun Lapangan

“Kami tidak ingin hanya rapat di atas meja. Silakan turun langsung ke lapangan agar jelas seberapa mendesak kondisi ini,” kata Pahlepi.

Dana Inpres Rp60 Miliar Di pertanyakan

Di sisi lain, DPRD Tebo juga menyoroti belum terealisasinya dana Inpres tahun 2025 sebesar Rp60 miliar. Anggaran tersebut di nilai menggantung tanpa kejelasan, sementara kebutuhan pembangunan semakin mendesak.

“Kenapa dana Rp60 miliar itu belum terealisasi? Jangan sampai masyarakat hanya di suguhi angka tanpa bukti nyata,” kritiknya.

Komisi III pun mendesak Pemerintah Provinsi Jambi, gubernur, hingga anggota DPR RI untuk ikut mengawal usulan tersebut hingga ke pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Kementerian PUPR.

Respons Bappeda Provinsi Jambi

Menanggapi hal itu, Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi, Folia Mildarini, menyatakan seluruh aspirasi akan di teruskan kepada pimpinan.

“Aspirasi ini menjadi catatan penting dan akan kami laporkan untuk di tindaklanjuti,” ujarnya.

Sorotan Sejak Maret 2026

Sebelumnya, Komisi III DPRD Tebo juga telah mendatangi Dinas PUPR Provinsi Jambi pada 5 Maret 2026 dengan membawa aspirasi serupa.

Wakil Ketua Komisi III, Husni Fahri, menyoroti kerusakan parah pada ruas Simpang Betung–Pintas dan Jalan Padang Lamo yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi hasil perkebunan.

DPRD juga meminta pihak PUPR turun langsung ke lapangan. Di sisi lain, mereka mengapresiasi dukungan anggaran sekitar Rp11,12 miliar untuk pembangunan drainase di beberapa titik di Kabupaten Tebo.

Kasubag Umum dan Keuangan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Zuhri Hariansyah, memastikan seluruh masukan akan di sampaikan ke pimpinan dan menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

Dengan tekanan yang kini di arahkan ke pemerintah provinsi hingga pusat, publik menanti apakah usulan tersebut benar-benar di realisasikan atau kembali berakhir tanpa kejelasan.(Tim)