Fokus Pada Efesiensi dan Perluasan Manfaat, BGN Hentikan Penambah Dapur

JAKARTA, Signalberita.com — Dalam rangka Perluasan Manfaat MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah untuk menghentikan sementara penambahan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan, pihaknya menerapkan moratorium pembangunan titik dan dapur MBG baru. Pemerintah kini memilih menata jumlah dapur yang sudah beroperasi agar layanan berjalan lebih efektif.

“Efisiensi dilakukan melalui moratorium titik baru dan dapur-dapur baru,” ujar Nanik.

Saat ini, pemerintah mencatat sebanyak 27.877 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, BGN akan mengevaluasi kapasitas setiap dapur, termasuk melihat apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing daerah.

BGN juga akan menata persebaran dapur MBG karena sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah ingin memastikan distribusi layanan lebih merata ke berbagai wilayah.

Selain menata dapur, BGN melakukan penyesuaian sasaran penerima manfaat atau refocusing. Pemerintah akan memprioritaskan program MBG kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

Nanik mengatakan BGN akan mengevaluasi jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang. Pemerintah akan memastikan bantuan gizi diberikan secara tepat sasaran.

BGN juga meningkatkan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disediakan dapur MBG dengan memastikan seluruh layanan mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pemerintah berencana mengurangi penggunaan anggaran negara untuk pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nantinya, pembangunan fasilitas tersebut dapat memanfaatkan dukungan dari CSR BUMN, hibah luar negeri, maupun sumber pendanaan lainnya.

Hingga Mei 2026, realisasi anggaran program MBG telah mencapai sekitar Rp88,15 triliun. Program tersebut telah tersalurkan kepada 48,9 juta siswa dan 14,3 juta penerima manfaat lainnya.

Dengan kebijakan moratorium ini, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan optimal, anggaran lebih efisien, serta manfaat gizi dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.***