Kejagung Dalami Permohonan JC Sony Sonjaya

 

JAKARTA-Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode anggaran 2025-2026 dengan menelaah permohonan justice collaborator yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sony pada Kamis (18/6) tidak hanya bertujuan memperdalam substansi perkara, tetapi juga menguji informasi yang disampaikan dalam permohonan kerja sama dengan penyidik tersebut.

Menurut Syarief, penyidik sedang mencocokkan setiap keterangan yang diberikan Sony dengan alat bukti lain yang telah dikumpulkan. Hasil verifikasi itu akan menjadi dasar dalam menentukan apakah permohonan justice collaborator yang diajukan dapat dikabulkan.

Salah satu informasi yang tengah ditelusuri berkaitan dengan dugaan adanya sejumlah pihak yang meminta alokasi titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), yang merupakan unit penting dalam pelaksanaan distribusi program MBG.

“Keterangan yang disampaikan masih kami dalami dan harus dipastikan kesesuaiannya dengan bukti lain yang dimiliki penyidik,” kata Syarief di Kompleks Jampidsus Kejagung, Jakarta.

Sony, yang merupakan purnawirawan Polri, menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam. Ia keluar dari Gedung Jampidsus pada malam hari dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tidak memberikan komentar kepada wartawan yang menunggu di lokasi.

Dalam perkara tersebut, Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Bidang Pengembangan Organisasi BGN Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala Bidang Operasional Pemenuhan Gizi BGN Sony Sonjaya, Asep Yusuf Soemantri dari pihak swasta, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

Kejagung menyebut sikap kooperatif Sony menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses penilaian permohonan justice collaborator. Apabila disetujui, keterangannya diharapkan dapat membantu mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tersebut.