KKEP Polda Jambi Putuskan PTDH Terhadap Dua Anggota Polri

JAMBI, SIGNALBERITA.COM – Polda Jambi menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap dua anggota Polri yang di duga terlibat perkara asusila, Jumat (6/2/2026). Sidang berlangsung di Ruang Bidpropam Polda Jambi sejak pukul 08.30 WIB hingga 22.00 WIB.

Majelis sidang di pimpin AKBP Rahma Agustina selaku Ketua Komisi, di dampingi AKBP Wirawan sebagai Wakil Ketua dan AKBP Andri sebagai anggota komisi. Dalam persidangan, dua terduga pelanggar, Bripda SP dan Bripda NI, di periksa bersama delapan saksi yang di hadirkan untuk menguatkan fakta peristiwa.

Setelah melalui pemeriksaan dan pendalaman, komisi menyatakan keduanya terbukti melakukan perbuatan tercela yang di nilai mencederai kehormatan dan martabat institusi Polri. Atas pelanggaran tersebut, Bripda SP dan Bripda NI di jatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kedua terduga pelanggar menyatakan banding atas putusan tersebut. Sidang banding di jadwalkan berlangsung dalam waktu 82 hari ke depan.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban.

“Atas nama pribadi dan pimpinan Polda Jambi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga atas perbuatan yang di lakukan anggota kami,” ujar Erlan.

Ia menegaskan, penanganan perkara di lakukan secara paralel oleh Bidpropam dan penyidik Ditreskrimum Polda Jambi sejak laporan diterima. Proses pidana di sebut masih terus berjalan.

Menurutnya, kedua anggota tersebut melanggar sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 13 ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta beberapa pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang mengatur kewajiban menjaga kehormatan institusi, menaati norma hukum dan kesusilaan, serta larangan melakukan pelanggaran etik maupun tindak pidana.

Polda Jambi memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Perkembangan penanganan perkara, kata Erlan, akan di sampaikan secara terbuka kepada publik.(Tim)