Koperasi Desa Merah Putih Mulai Beroperasi April 2026

Koperasi Desa Merah Putih Mulai Beroperasi April 2026

JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Pemerintah menargetkan 27 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi penuh pada April 2026. Program ini menjadi tahap awal dari rencana pembentukan 80 ribu koperasi yang disiapkan sebagai tulang punggung penguatan ekonomi desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembangunan fisik koperasi—termasuk gedung, gudang, dan sarana pendukung—sedang berlangsung di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur rampung pada Maret hingga April 2026 agar koperasi dapat langsung beroperasi.

Selain bangunan, pemerintah menyiapkan aspek non-fisik, seperti sumber daya manusia pengurus dan pengawas koperasi, serta sistem informasi manajemen. Ferry menilai kesiapan tata kelola menjadi kunci agar koperasi tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar berjalan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Program Kopdes Merah Putih diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025. Dari target 80 ribu unit, sebanyak 27 ribu koperasi ditetapkan sebagai tahap pertama untuk uji coba operasional. Pemerintah berharap jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai target nasional pada akhir 2026.

Data Kementerian Koperasi mencatat, hingga awal 2026 terdapat 27.191 koperasi yang sedang dalam tahap pembangunan fisik. Pemerintah melibatkan pembiayaan dari APBN, APBD, serta Dana Desa. Badan Usaha Milik Negara turut dilibatkan, khususnya PT Agrinas Pangan Nusantara, yang berperan dalam pembangunan gerai dan sarana logistik.

Setiap koperasi disiapkan dengan plafon pendanaan Rp3 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk investasi fisik dan operasional, termasuk pembangunan gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, gudang berpendingin, hingga fasilitas logistik.

Pemerintah menilai kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memutus ketergantungan petani dan pelaku usaha kecil terhadap tengkulak, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi desa dan kota. Program ini diposisikan sebagai instrumen pemerataan ekonomi sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan.

Meski target operasional mengalami penyesuaian, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat realisasi koperasi desa sebagai fondasi ekonomi nasional berbasis komunitas.(Tim)