Menkeu Purbaya Heran, Dana MBG Belum Cair Kok Sudah Dikembalikan

JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan laporan pengembalian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di lakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, dana yang di sebut di kembalikan sebesar Rp100 triliun ternyata belum pernah di cairkan.

Kebingungan ini bermula dari pernyataan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang sebelumnya mengklaim telah mengembalikan dana Rp70 triliun karena belum terserap. Namun, Purbaya menyebut angka yang di kembalikan justru Rp100 triliun—dan yang lebih aneh, uang itu sebenarnya belum ada di kas negara.

“Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum di anggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (14/10/2025) lalu.

Ia menjelaskan bahwa dana Rp100 triliun itu hanyalah pengajuan tambahan BGN yang belum di setujui pemerintah. Dengan demikian, pengembalian tersebut tidak memiliki dasar anggaran karena tidak pernah ada transaksi pencairan.

Purbaya menegaskan, fokus Kemenkeu saat ini bukan pada dana pengajuan yang batal, melainkan pada Rp71 triliun anggaran MBG 2025 yang sudah resmi di alokasikan dalam APBN dan telah berada di tangan BGN.

“Justru yang kita lihat itu, yang Rp71 triliun. Kita ingin tahu berapa yang di serap sampai akhir tahun. Itu yang penting,” jelasnya.

Realisasi Anggaran MBG

Menurut data Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, hingga awal Oktober 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp20,6 triliun, atau sekitar 29 persen dari total pagu Rp71 triliun. Meski begitu, jumlah penerima program sudah mencapai 31,2 juta orang di seluruh Indonesia.

Purbaya menegaskan Kemenkeu akan memantau kinerja BGN hingga akhir Oktober untuk memastikan percepatan penyerapan anggaran.

“Programnya bagus, tinggal eksekusinya yang perlu digenjot,” ujar Purbaya.

Sementara itu, Dadan Hindayana menyebut BGN telah mendapat komitmen anggaran Rp268 triliun untuk tahun 2026, menjadikannya lembaga dengan alokasi terbesar di kabinet. Pemerintah, katanya, tetap menaruh perhatian besar terhadap program peningkatan gizi nasional meski realisasi tahun ini tersendat.(Tim)