Penempatan PPPK Guru dan PPPK Teknis di Provinsi Jambi Harus Ditempatkan di Daerah Asalnya.

Jambi – Penempatan P3K Provinsi Jambi diminta ditempatkan di daerah kabupaten asal agar efisiensi dan memberi rasanya nyaman kepada Guru P3K. Hal ini disampaikan Edminuddin, S.E.M.H. Anggota DPRD provinsi Jambi dari Komisi IV.

Edminuddin, S.E., M.H., mengatakan dirinya akan terus konsisten memperjuangkan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Teknis dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan di Provinsi Jambi. Menurutnya Kesejahteraan Guru dan Tenaga Teknis dapat diwujudkan dari penempatan bekerja yang dekat dengan daerah asalnya,

“ Saya terus mendorong kepada Pengambil Kebijakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi maupun Pengelola Kepegawaian di Provinsi Jambi, Permintaan dan harapan, agar Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memuliakan dan memperhatikan kesejahteraan Guru, dan diharapkan adanya evaluasi dan pemetaan ulang terkait penempatan PPPK Guru dan Tenaga Teknis yang keluar dari kabupaten tempat asalnya,”terangnya

Politisi Gerindra Jambi ini mengatakan Sebisa mungkin penempatan Guru dan Tenaga Teknis di tahun-tahun sebelumnya yang di luar daerah tempat asalnya agar ditarik kembali ke daerah asalnya, khususnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, untuk peningkatan kinerja guru yang lebih efisien dalam mengajar serta memberikan rasa nyaman kepada para Guru.

Edminuddin, S.E., M.H. Anggota DPRD proivnsi Jambi yang terpilih dari Dapil IV Kabupaten Kerinci – kota Sungai Penuh, dari Fraksi Gerindra selalu memperjuangkan Kesejahteraan Guru PPPK agar ditempatkan di daerah tempat asal nya dan tentunya memperhatikan kesesuaian formasi jabatannya.

Perjuangan Edminuddin, S.E., M.H. yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dalam memperjuangkan Nasib Guru terus dilakukan demi Pemerataan dan peningkatan Pendidikan khususnya di Provinsi Jambi.

Tidak hanya itu mantan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dari Partai Gerindra ini juga terus memperjuangkan Nasib Guru Honorer tidak hanya ke Pemprov Jambi seperti BKD dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. tetapi juga diperjuangkan sampai ke komisi II DPR RI yang menangani ASN demi memperjuangkan Honorer yang terdata serta pengangkatan PPPK paruh waktu agar bisa menjadi PPPK penuh waktu nantinya.(Afi)