Polda Jambi Ungkap Kasus Oplosan Beras Subsidi SPHP

JAMBI, SB – Sindikat pengoplosan beras Subsidi jenis beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di ungkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.

Dalam kasus Oplosan Beras bersubsidi ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Polda Jambi berhasil menetapkan Satu orang tersangka Oplosan.

Tersangka yang di amankan bernama Rudy Setiawan (34), warga Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Dia terbukti mengemas ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke dalam karung polos tanpa label, lalu menjualnya kembali sebagai beras non-subsidi.

Modusnya

Dari modus ini, Rudy sudah menyalurkan 1,4 ton beras ke pasaran. Polisi juga menyita 221 karung beras SPHP, 174 karung beras polos, mesin jahit karung, timbangan, hingga satu unit mobil pikap Grandmax.

“Tersangka memasarkan beras subsidi sebagai beras non-subsidi tanpa izin. Praktik ini jelas merugikan rakyat kecil,” tegas Kombes Pol. Taufik Nurmandia, Senin (25/8/2025).

Dia menjelaskan bahwa penyidik mendapati sebuah warung yang menjual beras dalam kemasan polos dengan ukuran 5, 10, hingga 20 kilogram.

“Hasil penyelidikan, pelaku berinisial RS yang merupakan rekanan Bulog membuka karung beras SPHP ukuran 50 kilogram, lalu memindahkannya ke karung polos tanpa label. Tujuannya supaya bisa menjual dalam jumlah banyak sekaligus,” ujar Taufik

Kombes Pol Taufik Nurmandia, menjelaskan bahwa penyidik mendapati sebuah warung yang menjual beras dalam kemasan polos dengan ukuran 5, 10, hingga 20 kilogram.

“Hasil penyelidikan, pelaku berinisial RS yang merupakan rekanan Bulog membuka karung beras SPHP ukuran 50 kilogram, lalu memindahkannya ke karung polos tanpa label. Tujuannya supaya bisa menjual dalam jumlah banyak sekaligus,” ujar Taufik, Senin (25/8/2025).

Padahal, sesuai aturan, beras SPHP hanya boleh di beli maksimal dua karung oleh satu konsumen.

Dengan memindahkan ke karung polos, pelaku dapat menjual dalam jumlah bebas tanpa batasan

Atas Perbuatannya tersangka akan di jerat UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar.(Gda)