Proyek Puskesmas Kerinci Diduga Dikuasai Kroni Monadi

Proyek Puskesmas Kerinci Diduga Dikuasai Kroni Monadi

KERINCI, SB – Proyek rehabilitasi Puskesmas senilai hampir Rp14 miliar di Kabupaten Kerinci, Jambi, kini berubah menjadi sorotan tajam. Alih-alih menjadi sarana peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, proyek yang di danai Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Tahun 2025 itu justru di duga kuat di kuasai oleh orang-orang dekat Bupati Kerinci, Monadi.

Tiga proyek besar tersebar di tiga lokasi berbeda, namun pola pelaksanaannya serupa: kualitas pengerjaan amburadul, pengawasan minim, dan aroma politik tercium kuat.

Proyek yang di maksud adalah: Puskesmas Sanggaran Agung dengan nilai kontrak Rp.8,1miliar, di kerjakan CV Putra Sigegar Bumi, Puskesmas Tamiai dengan nilai kontrak Rp, 2,8 miliar di kerjakan CV Zifran Nugraha, Puskesmas Koto Tuo Depati Tujuh dengan nilai Rp.2,8 miliar. Di kerjakan CV Ikhwan Putra.

Di lapangan, temuan warga dan aktivis begitu mencolok. Besi cor hanya berukuran 8 mm tidak sesuai spesifikasi bangunan bertingkat. Ada tiang pancang yang di sambung seadanya. Alat keselamatan kerja tidak di sediakan. Jika proyek miliaran rupiah saja di kerjakan sembarangan seperti proyek swadaya kampung, publik wajar bertanya:

Ke mana sebenarnya uang negara itu mengalir?

Dugaan paling serius muncul dari sumber internal yang menyebut bahwa para pelaksana proyek bukan kontraktor murni, melainkan bagian dari tim pemenangan Monadi.

“Semua di kendalikan oleh AF/AM, HN, dan IR. Mereka itu orang-orang lapangan Monadi,” ungkap Zoni salah seorang Aktivis Kerinci.

Artinya, proyek kesehatan rakyat di duga telah di sulap menjadi ladang konsolidasi politik. Yang di bangun bukan semata gedung Puskesmas, melainkan jaringan loyalitas dan modal elektoral terselubung. Rakyat kembali hanya di jadikan tameng untuk mengeluarkan dana negara.

Dinas Kesehatan Kerinci hingga kini bungkam. Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran, Hermendizal, belum memberikan klarifikasi. Sikap diam ini justru semakin memperkuat kecurigaan publik:

Apakah institusi kesehatan ikut membiarkan proyek publik di kuasai oleh kroni politik?

Pertanyaan ini harus di jawab sekarang sebelum yang runtuh bukan hanya bangunan Puskesmas, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap Bupati.(tim)