Purbaya: Kondisi Ekonomi RI Tidak

Jakarta SB — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada 1997-1998, meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tengah mengalami tekanan.

Menurut Purbaya, fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang baik. Ia menilai pelemahan rupiah saat ini lebih di pengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif yang memengaruhi pergerakan pasar.

“Yang penting, kita tidak sedang menuju keadaan seperti krisis 1997-1998. Fiskal kita baik dan ekonomi kita juga bagus,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6).

Ia menambahkan, tekanan terhadap rupiah dapat di atasi melalui koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

“Situasi ini seharusnya bisa di perbaiki dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Purbaya menghadiri konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dalam konferensi tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memastikan kebijakan fiskal berjalan selaras dengan kebijakan moneter Bank Indonesia guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa koordinasi fiskal dan moneter terus di perkuat untuk menghadapi di namika ekonomi global, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Menurut Perry, terdapat dua langkah utama yang di sepakati oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga di sejumlah negara telah memicu keluarnya modal dari berbagai instrumen investasi domestik, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Kami sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen domestik agar arus modal kembali masuk dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Dalam skema tersebut, pemerintah tetap menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sementara BI memberikan remunerasi yang lebih tinggi atas dana tersebut.

Perry menegaskan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter akan terus di perkuat secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.(*)