Warga Tolak Mesin Grading TBS Otomatis di PT SKU Tebo

TEBO, SIGNALBERITA.COM – Warga Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menolak rencana penggunaan alat grading otomatis Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang akan di terapkan perusahaan kelapa sawit PT Satya Kisma Usaha (SKU).

Masyarakat menilai kebijakan perusahaan yang juga di kenal sebagai PT Tebora itu bukan sekadar langkah modernisasi, tetapi ancaman nyata bagi petani kecil dan tenaga kerja lokal.

Salah seorang warga setempat menegaskan masyarakat meminta perusahaan menghentikan rencana penggunaan mesin grading otomatis dan kembali menerapkan sistem sortasi manual yang melibatkan tenaga manusia.

“Kami tegas menolak alat grading otomatis itu. Kembalikan ke sistem manual. Jangan sampai teknologi justru mematikan penghidupan masyarakat,” ujarnya kepada media ini, Selasa 17 Februari 2026.

Ia menjelaskan, jika perusahaan memberlakukan mesin otomatis berbasis sensor tersebut, sistem akan menerapkan standar penerimaan buah yang sangat ketat dan kaku. Sistem itu akan langsung menolak buah yang sebelumnya masih bisa di terima. Bahkan, sistem menyebut buah dengan tiga brondolan masih di kategorikan mentah.

“Akibatnya buah petani kedepannya berpotensi banyak yang tidak masuk. Kami akan kesulitan menjual hasil panen. Kalau seperti ini terus, petani kecil bisa gulung tikar,” tegasnya.

Warga juga menyoroti dampak kebijakan itu terhadap lapangan kerja. Perusahaan mengganti proses sortasi yang sebelumnya dikerjakan pekerja dengan mesin, sehingga berpotensi mengurangi jumlah karyawan.

“Sekarang ada tenaga kerja di bagian sortasi. Nantinya semua akan di ganti dengan alat. Ini jelas mengurangi pekerjaan masyarakat sekitar,” tambahnya.

Warga menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan ketimpangan karena perusahaan makin dominan sementara buah milik masyarakat semakin sulit terserap. Mereka mendesak perusahaan melakukan evaluasi terbuka dan menetapkan kebijakan yang lebih berpihak pada petani serta pekerja lokal.

“Modernisasi boleh, tapi jangan sampai rakyat yang jadi korban,” tegasnya lagi.
Kepala Desa Betung Bedarah Barat, Kuspandi, meminta perusahaan meninjau ulang kebijakan tersebut karena berdampak langsung pada petani kecil dan tenaga kerja lokal.

“Kami minta rencana ini di kaji kembali. Jangan sampai petani dirugikan dan lapangan kerja berkurang,” tegas Kuspandi.

Ia menekankan modernisasi harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa, katanya, siap memfasilitasi dialog agar semua pihak menemukan solusi yang adil.(Tim)