SIGNALBERITA.COM – Sebanyak 60 rekening yang nunggak pajak di blokir oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II. Langkah tegas terhadap para wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.
Dalam operasi penagihan serentak yang di gelar pada 13 Mei 2026, DJP resmi memblokir 60 rekening bank milik penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp1,07 triliun.
Langkah tersebut di lakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengamankan penerimaan negara di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.
Sasar 17 Bank Nasional
Pemblokiran rekening di lakukan terhadap wajib pajak yang terafiliasi di 17 bank nasional, baik bank milik pemerintah maupun swasta. DJP Jakarta Selatan II menyebut tindakan ini merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan yang di lakukan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Imam Arifin, mengatakan pihaknya ingin memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya.
Menurutnya, penegakan hukum perpajakan harus di lakukan secara adil dan konsisten agar tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat.
DJP Tempuh Langkah Bertahap
Sebelum melakukan pemblokiran rekening, DJP Jakarta Selatan II terlebih dahulu menjalankan sejumlah tahapan penagihan aktif kepada wajib pajak yang menunggak.
Langkah tersebut di mulai dari pengiriman surat teguran resmi hingga penyampaian surat paksa. Namun karena sebagian wajib pajak tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya, otoritas pajak akhirnya melakukan tindakan lebih lanjut berupa pemblokiran rekening dan penyitaan aset.
Tahapan penagihan aktif yang di lakukan DJP meliputi:
Pengiriman surat teguran
Penyampaian surat paksa
Pemblokiran rekening bank
Penyitaan aset wajib pajak
DJP menegaskan bahwa tindakan serupa akan terus di lakukan terhadap wajib pajak yang masih mengabaikan kewajiban perpajakan mereka.
Pemerintah Dorong Kepatuhan Pajak
DJP Jakarta Selatan II juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Pajak di sebut menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang di gunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program pelayanan publik.
Langkah tegas berupa pemblokiran rekening di harapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih disiplin dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.
Dengan operasi penagihan besar-besaran ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor perpajakan demi menjaga stabilitas penerimaan negara.***
