SUNGAIPENUH, SIGNALBERITA.COM – Sejumlah organisasi wartawan, baik dari dalam maupun luar daerah, menyesalkan keputusan DPRD Kota Sungai Penuh yang memangkas seluruh anggaran publikasi pada tahun 2025.
Kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan publik, sebab sebelumnya anggaran tersebut masih tercantum dalam APBD, namun kini raib tanpa penjelasan resmi dari pihak dewan.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kerinci dan Sungai Penuh, Saprial menyayangkan sikap anggota DPRD kota Sungai Penuh, karena tidak mempertimbangkan anggaran untuk publikasi.
“Publikasi itu peting, karena merupakan bagian dari keterbukaan informasi, harusnya DPRD menyiapkan anggaran untuk bagi kawan media, tapi ini malah di hapus,”ucapnya.
Hal senada juga di sampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, DPT Doni Efendi, menyayangkan keputusan tersebut. Ia mengaku sempat mendengar kabar bahwa alasan pemangkasan adalah efisiensi, namun menilai alasan itu tidak tepat.
“Efesiensi alasan pemangkasan habis anggaran media bukanlah sikap tepat di ambil pihak DPRD Kota Sungai Penuh, sebab masyarakat butuh informasi kerja wakil mereka. Dengan pemangkasan anggaran media, berarti pihak DPRD telah mematikan saluran informasi, juga pembangunan bukan saja pikir, tapi juga informasi publik,” ujar Doni, Sabtu (18/10/2025).
Maksimalkan Anggaran Bukan di hapus
Doni menegaskan, efisiensi semestinya berarti memaksimalkan penggunaan anggaran, bukan menghapusnya sepenuhnya, terutama untuk kegiatan yang masih memberi manfaat bagi masyarakat.
“Bila DPRD Kota Sungai Penuh sudah mutuskan informasi publik bagi rakyat tidak penting, maka hal itu sudah mematikan saluran informasi publik,” katanya.
“Efisiensi anggaran adalah upaya memaksimalkan hasil dengan menggunakan sumber daya finansial seminimal mungkin, bukan dengan menghilangkan program yang berguna seperti publikasi informasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Doni juga menyinggung kegiatan dewan seperti pokok pikiran (pokir) dan reses anggota DPRD yang menurutnya juga perlu di evaluasi.
“Bilamana mereka berpikir demikian, kita juga berpikir selalu kontrol sosial dan pengawasan kinerja anggota DPRD Kota Sungai Penuh. Pokir dan reses juga tidak penting-penting amat. Kita belum pernah dengar adanya reses yang di laksanakan pihak anggota DPRD Kota Sungai Penuh,” tegasnya.
“Pokok pikiran itu pun sudah terwakili dari desa-desa yang ada, sebab apa yang di butuhkan masyarakat sudah ada dalam rencana pembangunan yang di ajukan desa ke Pemkot dan DPRD,” lanjutnya.
Keputusan DPRD Sungai Penuh ini masih menuai sorotan dari kalangan media dan pemerhati kebijakan publik, yang menilai penghapusan anggaran publikasi justru menghambat transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi kinerja wakil rakyatnya.(Lan)
