SUNGAIPENUH, SIGNALBERITA.COM — Pernyataan tidak pantas Fahruddin sang anggota DPRD kota Sungai Penuh dari Partai Golkar yang beredar saat Sidak di Pasar Beringin beberapa hari lalu berbuntut panjang dengan mendapatkan sanksi Kode etik dari Partai.
DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh akhirnya menjatuhkan sanksi tegas kepada salah satu kadernya, Fahruddin, setelah video dirinya memaki pekerja saat pembongkaran Pasar Beringin Jaya pada 15 Oktober 2025 viral di media sosial.
Ketua DPD Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azami, mengatakan partai telah menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2) sekaligus mencopot Fahruddin dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh.
“Mulai hari ini, Selasa (21/10/2025), partai sudah memberikan surat peringatan ke-2 kepada Fahruddin karena melanggar kode etik dan peraturan organisasi. Saya juga sudah menginstruksikan Fraksi Golkar agar mencopot yang bersangkutan dari jabatan Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, dan itu sudah di lakukan per hari ini,” ujar Fikar saat di konfirmasi, Selasa malam.
Langkah itu, kata Fikar, menjadi bentuk ketegasan partai dalam menjaga marwah organisasi dan menegakkan disiplin kader.
“Kami tidak mentolerir tindakan yang bisa mencoreng citra partai maupun lembaga legislatif,” katanya menegaskan.
Fikar belum memastikan siapa yang akan menggantikan posisi Ketua Komisi II yang di tinggalkan Fahruddin. Ia menyebut, proses pengisian jabatan tersebut akan dibahas di internal DPRD.
Video Viral dan Respons Publik
Kasus ini mencuat setelah potongan video yang menampilkan Fahruddin melontarkan kata-kata kasar kepada para pekerja beredar luas di berbagai platform media sosial. Video berdurasi singkat itu memicu kritik publik dan menimbulkan tekanan agar partai mengambil sikap.
Fahruddin sempat menyampaikan permintaan maaf terbuka, namun langkah itu tak menghentikan proses penindakan. Golkar menilai perbuatannya telah menyalahi etika seorang wakil rakyat yang seharusnya memberi teladan bagi masyarakat.
Keputusan cepat DPD Golkar Kota Sungai Penuh mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Beberapa kalangan menilai langkah itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai dan lembaga legislatif daerah.(Fra)
