JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang pemerintah yang mencapai Rp9.138 triliun per akhir Juni 2025 masih dalam kondisi aman. Ia menegaskan, yang menjadi perhatian utama lembaga internasional bukanlah besarnya nominal utang, melainkan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk membayar.
“Kenapa Anda khawatir tentang utang? Kata siapa Indonesia tidak punya uang untuk membayar? Kalau Anda belajar fiskal, tahu bahwa ukuran utang itu di lihat dari rasio kemampuan bayar, bukan nominal,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dua Rasio Utama secara Nasional
Menurut Purbaya, terdapat dua rasio utama yang di gunakan secara internasional untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara, yaitu defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang terhadap PDB. Saat ini, posisi Indonesia masih jauh di bawah batas aman tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN 2025 hingga akhir kuartal III tercatat 1,56 persen dari PDB, sementara rasio utang terhadap PDB berada di level 39,86 persen per Juni 2025.
“Dengan standar internasional yang paling ketat sekalipun, kita masih prudent,” tegas Purbaya.
Ia juga membandingkan posisi Indonesia dengan sejumlah negara lain yang memiliki tingkat utang jauh lebih tinggi. “Negara-negara Eropa mendekati 100 persen, Amerika sudah 100 persen, Jepang bahkan 275 persen. Singapura 90 persen. Jadi kita ini masih sangat aman,” ujarnya.
Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, memastikan defisit anggaran tetap di bawah 3 persen terhadap PDB. “Saya tidak akan tembus 3 persen. Tahun ini, tahun depan, saya jaga terus,” katanya.
Meski demikian, ia membuka ruang penyesuaian strategi fiskal bila pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen atau lebih. “Kalau nanti ekonomi tumbuh tinggi, baru kita pertimbangkan apakah perlu kurangi pajak atau tambahkan utang untuk mempercepat pertumbuhan,” ucapnya.
Dalam kesempatan terpisah, Purbaya memaparkan strategi pemerintah dalam menjaga kemampuan bayar utang, yakni dengan memastikan belanja negara efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada perekonomian.
“Anggaran harus dibelanjakan tepat waktu, tanpa kebocoran, dan mampu mengoptimalkan dampak terhadap ekonomi,” kata Purbaya.***
