KERINCI, SIGNALBERITA.COM – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, memantik kritik keras dari warga dan pemerhati pembangunan. Proyek senilai Rp12 miliar dari APBN 2025 itu di duga tak sesuai standar teknis dalam pengerjaan.
Tim lapangan melihat para pekerja melakukan pengecoran langsung di aliran Sungai Batang Merao. Praktik tersebut memunculkan kekhawatiran besar karena campuran beton berpotensi gagal mengikat dengan sempurna ketika bersentuhan dengan arus air. Para ahli konstruksi menilai metode itu dapat melemahkan bangunan dalam jangka panjang dan membuka peluang kerugian negara.
Kontraktor berinisial IW, seorang pengusaha asal Semurup, di duga kuat menjalankan pekerjaan yang dinilai mencemari lingkungan. Pasalnya menurut sumber media ini alat berat membuang tanah galian ke sungai, lalu arus sungai membawa material itu hingga mengganggu kualitas air. Warga yang bergantung pada Sungai Batang Merao untuk kebutuhan irigasi dan rumah tangga semakin resah karena kondisi air yang keruh.
Salah seorang warga setempat, menyampaikan keluhan secara tegas. Ia menilai pengecoran di dalam arus sungai bisa menurunkan kekuatan beton. “Ini proyek besar, jadi pemerintah harus mengawasi dengan serius. Kami tidak ingin uang rakyat hilang begitu saja,” ujarnya. Ia juga menyoroti aliran tanah galian yang mengotori sungai dan memperburuk kualitas air setiap hari.
Ketiadaan petugas pengawas lapangan semakin memicu kecurigaan publik. Masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan disiplin kerja kontraktor serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan. Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga masalah integritas dan akuntabilitas.
Sejumlah pemerhati pembangunan menilai proyek ini seharusnya meningkatkan produktivitas pertanian di Kerinci. Namun, tanpa pengawasan yang tegas, proyek tersebut justru mengundang potensi kegagalan dan risiko kerugian besar.
Hingga kini, instansi terkait belum memberi penjelasan mengenai kejanggalan di lapangan. Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan, memeriksa metode kerja di lokasi, serta menindak pihak yang melanggar aturan.
Andri salah seorang pemerhati pembanguan menilai proyek irigasi senilai Rp12 miliar itu seharusnya memperkuat ketahanan pangan daerah. “Kami menilai mutu pekerjaan rendah, manfaat irigasi berkurang, dan uang negara terancam terbuang,” katanya.
Sementara itu petugas pengerjaan lapangan proyek tersebut belum memberikan tanggapan hingga berita ini di publis.(Tim)
