SAROLANGUN, SIGNALBERITA.COM – Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersiap memasuki fase penghematan besar-besaran mulai 2026. Langkah paling drastis: memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara hingga 30 persen. Kebijakan yang tak populer ini di anggap sebagai syarat menjaga napas fiskal daerah yang kian sesak.
Pemangkasan tersebut di proyeksikan menghemat sekitar Rp 30 miliar setiap tahun. Selama ini, struktur APBD Sarolangun terjebak pada porsi belanja pegawai yang terlalu gemuk. Hampir seluruh ruang fiskal tersedot untuk gaji dan tunjangan, menyisakan ruang sempit bagi belanja pembangunan.
Penjabat Sekretaris Daerah Sarolangun, Dedy Hendri, menyebut langkah ini sebagai fase “mengencangkan ikat pinggang”. Pengurangan tunjangan pegawai hanyalah satu bab. Pemerintah juga mulai membongkar kembali program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang di anggap tak mendesak.
“Ada kegiatan-kegiatan yang di anggap belum pas, belum tepat, kita ambil, kita tarik,” kata Dedy.
Anggaran yang di sisir itu akan dialihkan ke program yang di nilai lebih menyentuh masyarakat serta berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Arah belanja pun berubah. Tahun depan, pemerintah daerah tak lagi mengejar proyek fisik baru. Alih-alih membangun, Sarolangun memilih merawat dan menjaga fasilitas umum yang sudah ada. Strategi ini di harapkan memaksimalkan aset daerah sekaligus menekan belanja modal di tengah upaya efisiensi yang meluas.
Sarolangun kini memasuki periode rasionalisasi anggaran—langkah defensif untuk menjaga kesehatan APBD di tengah tekanan pembiayaan yang terus meningkat. Pemangkasan tunjangan ASN mungkin langkah awal, namun besar kemungkinan bukan yang terakhir.(Tim)
