TEBO, SIGNALBERITA.COM — Pemerintah Kabupaten Tebo memastikan insentif tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengalami pemangkasan signifikan.
Kebijakan ini menjadi konsekuensi langsung dari menurunnya transfer ke daerah (TKD) dan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Hal ini dibenarkan Bupati Tebo Agus Rubiyanto. Dia menjelaskan bahwa berkurangnya TKD, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan tenaga paruh waktu, berdampak pada menyusutnya ruang fiskal APBD Tebo.
“Kalau TKD dari pusat berkurang, otomatis ada pos anggaran yang harus dipangkas. Banyak program di OPD yang tidak bersifat pelayanan dasar terpaksa dikurangi,” ujar Agus saat ditemui di Gedung DPRD Tebo, Kamis, (27/11/2025)
Agus menegaskan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, meski anggaran yang diterima dari pusat untuk sektor tersebut juga mengalami penurunan. Beberapa pos seperti obat-obatan rumah sakit dan Puskesmas hingga pendidikan kini harus ditopang APBD daerah. Ia mencontohkan, alokasi pusat untuk pendidikan tahun ini mencapai Rp55 miliar, namun tahun depan hanya tersisa Rp4 miliar.
Pemangkasan TPP ini, kata Agus, bukan hanya terjadi di Tebo, tetapi juga dialami seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan tersebut akan dievaluasi kembali jika terjadi perubahan fiskal dan kemampuan keuangan daerah membaik.
Di sisi lain, ASN di lingkungan Pemkab Tebo mengaku pasrah. “Ya mau bagaimana lagi, kita terima saja. Ini keputusan yang tidak bisa kami ubah,” ujar seorang ASN.
Ia menambahkan, beban paling berat akan dirasakan pegawai yang memiliki pinjaman besar. “Ada yang gajinya tinggal Rp300 ribu setelah dipotong angsuran. Bahkan ada yang pinjamannya sampai 150 persen dari gaji,” tuturnya.(Tim)
