JAMBI, SIGNALBERITA.COM – DPRD Kota Jambi menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dugaan pelanggaran operasional tempat hiburan malam Helen’s Play Mart. Lembaga legislatif daerah itu mulai menelusuri aspek perizinan hingga dampak sosial yang di timbulkan usaha tersebut.
Langkah ini di ambil usai DPRD Kota Jambi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Aliansi Masyarakat Adat Melayu Jambi Bersatu (Alat Jitu) di Gedung DPRD Kota Jambi. Rapat berlangsung alot dan menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas tempat hiburan tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mengkaji dugaan pelanggaran yang ada. Pembahasan mencakup kesesuaian perizinan, aktivitas usaha, serta dampak sosial di lingkungan sekitar.
“DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi langsung menindaklanjuti dengan pembahasan teknis bersama instansi terkait,” kata Zayadi.
Ia menegaskan, aspek sosial dan budaya menjadi perhatian utama DPRD. Menurutnya, setiap kegiatan usaha di Kota Jambi harus menghormati nilai adat dan norma yang hidup di tengah masyarakat.
“Nilai adat dan kearifan lokal tidak boleh di abaikan. Usaha apa pun harus sejalan dengan norma masyarakat Jambi,” ujarnya.
DPRD memberikan waktu kepada Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan konsolidasi internal dan peninjauan ulang terhadap persoalan tersebut. Rapat diskors selama satu pekan sebelum dilanjutkan guna menentukan langkah lanjutan.
“Setelah itu, DPRD akan mengambil sikap yang tegas dan terukur,” kata Zayadi.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Alat Jitu, Raden Syahiransyam, menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses pembahasan di DPRD. Ia berharap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan sosial dan adat masyarakat Melayu Jambi.
“Masyarakat menunggu langkah nyata dan keputusan yang jelas,” ujarnya.(Gda)
