SUNGAIPENUH, SIGNALBERITA.COM — Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2026 sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang kota. Penyusunan itu di tandai dengan Konsultasi Publik I yang di gelar Bidang Tata Ruang Dinas PUPR di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Jumat, 13 Februari 2026.
Sekretaris Daerah Alpian membuka kegiatan tersebut. Ia menekankan penyusunan tata ruang harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang yang menargetkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
“Tata ruang harus memiliki zonasi yang jelas agar pengendalian dan pemanfaatan ruang berjalan optimal,” ujar Alpian. Ia juga mengingatkan pentingnya keterpaduan infrastruktur pelayanan publik, pengaturan jaringan jalan, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
Konsultasi publik itu di hadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nasran, para kepala perangkat daerah, camat, perwakilan perguruan tinggi, serta narasumber dari Universitas Pasundan.
Menurut Alpian, penyusunan RDTR tidak boleh lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah di tetapkan. Dokumen tersebut harus selaras dengan RTRW Kota Sungai Penuh, RTRW Provinsi Jambi, serta kebijakan nasional agar perencanaan pusat dan daerah tetap terintegrasi.
Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap RDTR 2026 menjadi dokumen yang komprehensif dan partisipatif. Dokumen itu nantinya akan menjadi pedoman pengendalian pembangunan, sekaligus arah bagi investasi dan pengembangan kawasan agar kota tumbuh lebih tertata.(Lan)
