MERANGIN, SIGNALBERITA.COM – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menegur keras rendahnya kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan 2025 dan Percepatan 2026 di Aula Kantor Bupati Merangin, Kamis (19/2/2026).
Sejumlah kursi kepala OPD dan camat tampak kosong dan hanya diwakili staf. Kondisi itu dinilai menghambat pembahasan karena perwakilan yang hadir tidak menguasai persoalan teknis di lapangan.
Wabup Merangin A Khafidh Dalam rapat tersebut, Khafidh meminta staf yang tidak memiliki kewenangan untuk meninggalkan forum. Ia menginstruksikan agar instansi terkait menghadirkan pejabat yang dapat mengambil keputusan.
“Saya minta yang mewakili dan tidak tahu titik masalah untuk pulang ke kantor. Panggil perwakilan yang lebih tinggi untuk hadir di sini,” tegas Wabup A. Khafidh.
Selain soal kehadiran, kata Wabup Merangin A Khafidh menyoroti lemahnya koordinasi antar-OPD. Ia menilai ego sektoral masih kuat dan berdampak pada terhambatnya pelayanan publik.
“Ada kegelisahan karena antar OPD tidak ada sinkronisasi. Jangan ada lagi bahasa ‘itu bukan tugas saya’ ketika ada persoalan di lapangan. Setiap kegiatan pasti ada urusannya dengan OPD lain. Koordinasi tidak akan menurunkan derajat Bapak dan Ibu,” ujarnya.
Khafidh menekankan percepatan pelaksanaan program strategis daerah mengacu pada SK Bupati Nomor 50 tentang Penetapan Kegiatan Strategis Tahun 2026. Ia juga meminta seluruh pejabat segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi pasca pergeseran jabatan.
Camat dan OPD diminta memastikan administrasi wilayah tertib untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, pemerintah daerah menyoroti program penanganan stunting yang memerlukan dukungan data akurat dari desa dan puskesmas.
Para camat juga diminta meningkatkan pembinaan terhadap kepala desa agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Khafidh menegaskan, seluruh OPD harus menjaga kualitas pekerjaan dan menghindari penumpukan realisasi program di akhir tahun.(Fra)
