JAKARTA, SIGNALBERITA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp16,39 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rabu, 11 Februari 2026. Aset tersebut di alokasikan untuk mendukung layanan publik di sejumlah wilayah.
Penyerahan di lakukan melalui penandatanganan hibah Barang Milik Negara oleh Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Subang.
Mungki mengatakan, hibah ini merupakan bagian dari strategi pengembalian aset hasil korupsi agar dapat di manfaatkan kembali oleh masyarakat. “Aset hasil tindak pidana korupsi harus kembali memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Aset yang di serahkan terdiri dari tanah dan bangunan di sejumlah wilayah, antara lain Cibiru, Rancaekek, Cilengkrang, Ujungberung, serta properti komersial di kawasan Margonda, Depok.
Menurut KPK, seluruh aset tersebut berasal dari perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan terpidana Dadang Suganda, Heri Tantan Sumaryana, dan Tafsir Nurchamid.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanfaatkan aset itu untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan sekolah, ruang terbuka hijau di kawasan Bandung Utara, fasilitas layanan Samsat, hingga rumah dinas.
Namun, pengelolaan aset tersebut di sertai sejumlah kewajiban. Pemerintah provinsi harus menjaga dan mengamankan aset secara fisik dan hukum, serta menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, yakni Bank BJB Syariah sebesar Rp795,3 juta.
KPK menyatakan akan melakukan pengawasan berkala guna memastikan aset yang di hibahkan tidak di salahgunakan. “Pengawasan penting agar aset tidak terbengkalai dan benar-benar di manfaatkan untuk kepentingan publik,” kata Mungki.(Tim)
