JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang menyebut mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meraup keuntungan bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menyatakan angka tersebut bukan laba bersih, melainkan pendapatan kotor maksimal sebelum di kurangi berbagai komponen biaya.
“Angka Rp1,8 miliar itu bukan keuntungan bersih. Itu pendapatan sebelum dipotong biaya investasi, operasional, pemeliharaan, depresiasi, serta risiko usaha lainnya,” ujar Sony dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2).
Pernyataan itu di sampaikan menyusul beredarnya video dan narasi di media sosial yang mengklaim mitra SPPG memperoleh keuntungan besar dari program MBG. Bahkan, muncul tudingan adanya mark-up bahan baku serta isu kepemilikan dapur yang di kaitkan dengan partai politik tertentu.
Pendapatan SPPG
BGN menilai klaim tersebut sebagai asumsi keliru yang tidak mencerminkan realitas bisnis. Menurut Sony, dengan nilai investasi berkisar Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar dan pendapatan kotor sekitar Rp1,8 miliar per tahun, mitra baru dapat mencapai titik impas (break even point/BEP) dalam kurun dua hingga dua setengah tahun.
“Pada tahun pertama dan kedua, mitra umumnya masih dalam fase pengembalian modal dan depresiasi aset,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa mitra menghadapi risiko bisnis nyata, mulai dari kontrak tahunan, biaya perawatan aset, hingga potensi renovasi dan relokasi.
Terkait tuduhan penyunatan porsi makanan demi meraup keuntungan, BGN membantah keras. Sony menyebut seleksi mitra di lakukan secara terbuka dan memenuhi persyaratan ketat, termasuk kapasitas investasi, ketersediaan lahan sesuai zonasi, serta standar higienitas dan keamanan pangan sebagaimana di atur dalam Juknis 401.1.
“Tidak ada jaminan kekebalan bagi pihak mana pun. Jika melanggar SOP keamanan pangan, SPPG dapat di suspend atau di putus kontraknya. Standar teknis dan kepatuhan menjadi satu-satunya parameter evaluasi,” ujarnya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah yang di gadang-gadang mendorong konsumsi rumah tangga. Namun, di tengah pelaksanaannya, isu transparansi dan tata kelola terus menjadi sorotan publik.***
