JAMBI, SIGNALBERITA.COM — Kasus dugaan hilangnya dana nasabah di Bank 9 Jambi kian meluas. Sejumlah pejabat publik dilaporkan ikut terdampak, termasuk unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
Wakil Ketua I DPRD Jambi, Ivan Wirata, mengaku mendapat informasi dari pihak bank bahwa saldo rekening miliknya berkurang sekitar Rp 23 juta. “Saya mendapat pemberitahuan dari pihak bank bahwa saldo di rekening saya hilang sekitar Rp 23 juta. Ini tentu memprihatinkan,” ujarnya, Ahad, 22 Februari 2026.
Menurut Ivan, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa karena menyangkut kepercayaan publik terhadap bank milik daerah. Ia menilai manajemen perlu menyampaikan penjelasan terbuka mengenai penyebab kejadian serta langkah penanganan yang dilakukan.
“Kepercayaan publik adalah modal utama perbankan. Jika tidak dijelaskan secara transparan, dampaknya bisa luas,” kata dia.
Ivan meminta manajemen bank segera memberikan laporan perkembangan secara berkala kepada publik dan mempercepat proses pengembalian dana bagi nasabah yang terbukti terdampak tanpa prosedur berbelit. Ia juga mendorong dilakukannya audit independen dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia agar hasilnya dapat diumumkan secara terbuka.
Selain itu, ia menyarankan penguatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penggunaan sistem otentikasi multifaktor dan uji keamanan siber oleh konsultan eksternal. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum atau keterlibatan oknum internal, Ivan menegaskan kasus tersebut harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Hal serupa disampaikan Wakil Ketua III DPRD Jambi, Faizal Riza, yang juga mengaku mengalami kehilangan dana dalam jumlah hampir sama. Ia menyebut kesulitan mengakses rekening karena sistem sedang tidak dapat diakses.
Kasus ini menjadi perhatian serius di lingkungan legislatif dan Pemerintah Provinsi Jambi mengingat Bank 9 Jambi merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola dana masyarakat.
Meski pihak bank telah menyatakan komitmen bertanggung jawab dan mengganti kerugian jika terbukti, peristiwa ini dinilai sebagai peringatan bagi penguatan tata kelola dan sistem keamanan perbankan daerah.(Tim)
