JAKARTA, SIGNALBERITA.COM — Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan berpotensi berdampak pada sektor pendidikan, termasuk mekanisme penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan distribusi MBG tetap mengacu pada kehadiran siswa di sekolah. Program tersebut di rancang berbasis konsumsi langsung di lokasi penerima manfaat.
“Penyaluran MBG di lakukan di sekolah. Jika peserta didik hadir, maka bantuan di berikan,” kata Dadan, Jumat, 27 Maret 2026.
Menurut dia, skema ini di terapkan karena MBG menggunakan menu segar yang memerlukan distribusi langsung dan terkontrol. Karena itu, kehadiran siswa menjadi syarat utama penyaluran bantuan.
Dengan mekanisme tersebut, siswa yang belajar dari rumah—jika kebijakan WFH diterapkan di sekolah—tidak akan menerima MBG pada hari tersebut. Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan skema alternatif distribusi untuk kondisi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah tengah mengkaji penerapan WFH sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak. Kebijakan ini disebut telah dibahas di tingkat pusat dan menunggu pengumuman resmi.
Presiden Prabowo Subianto di sebut akan memberikan arahan akhir sebelum kebijakan di umumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Namun demikian, penerapan WFH tidak akan berlaku untuk seluruh sektor. Pemerintah akan mengecualikan bidang yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti layanan publik dan operasional tertentu.
Situasi ini memunculkan tantangan baru bagi pelaksanaan program MBG, terutama dalam memastikan keberlanjutan distribusi bantuan di tengah perubahan pola belajar. Hingga kini, pemerintah masih mengkaji skema yang di nilai paling efektif tanpa mengurangi kualitas program.(Tim)
