TEBO, SIGNALBERITA.COM – Pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang LKPJ Bupati Tebo TA 2025 yang di laksanakan pada tanggal 13 April 2026 di Aula Kantor DPRD Tebo, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tebo.
Dalam penyampaian pandangan Fraksi Golkar yang di bacakan oleh Sulman Elfarisyi, Fraksi Golkar menyoroti perlunya langkah konkret dari PERUMDA Tirta Muaro agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Fraksi Golkar ini menilai perusahaan daerah tersebut perlu memperluas cakupan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan potensi pelanggan baru.
Tim TPAD
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta kejelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tebo terkait rencana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurut Sulman Elfarisyi, pemerintah daerah perlu menjelaskan skema pembiayaan, kemampuan fiskal dalam pengembalian, serta prioritas ruas jalan yang akan di bangun agar manfaatnya merata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti masih banyaknya persoalan pengelolaan keuangan desa. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar tata kelola keuangan desa lebih transparan dan akuntabel.
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar menilai anggaran obat habis pakai di puskesmas masih belum memadai dan berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan, sehingga perlu di lakukan evaluasi dan penyesuaian alokasi anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Sulman Elfarisyi turut menyampaikan dukungan Fraksi Golkar terhadap sikap Bupati Tebo yang tidak memberikan izin kepada kepala sekolah untuk maju sebagai calon kepala desa. Kebijakan tersebut di nilai tepat karena Kabupaten Tebo masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Jika kepala sekolah yang juga guru kelas meninggalkan tugas, di khawatirkan proses belajar mengajar akan terganggu.
Fraksi Golkar juga meminta kebijakan serupa di terapkan terhadap ASN tenaga kesehatan, mengingat keterbatasan tenaga medis di sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Menurut Sulman, pembatasan tersebut bukan untuk menghambat hak politik ASN, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Fraksi Golkar mendukung langkah Bupati yang mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor mendasar yang harus tetap berjalan optimal demi kepentingan masyarakat,” tegas Sulman Elfarisyi.
Sorotan Fraksi Golkar
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti konsistensi perencanaan pembangunan infrastruktur yang telah di sepakati bersama. Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo menegaskan bahwa kegiatan pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal yang bersumber dari dana opsen pajak sekitar Rp1 miliar telah tercantum dalam RKA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2026, di bahas bersama Badan Anggaran, di paripurnakan, serta telah di paparkan langsung oleh Kepala Dinas PUPR dalam hearing pembahasan RAPBD Tahun 2026.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar merekomendasikan agar kegiatan tersebut tetap menjadi prioritas pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, Fraksi Golkar juga menyoroti adanya indikasi intervensi oknum dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berpotensi menimbulkan perubahan terhadap kegiatan di maksud.
Untuk itu, Fraksi Golkar meminta klarifikasi secara terbuka dan transparan guna menjaga konsistensi hasil pembahasan yang telah di sepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. (Fra)
