Jakarta SB– PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI menjadi salah satu BUMN yang masuk dalam radar pembubaran oleh Badan Pengelola (BP) BUMN. Perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Bandung ini dinilai menghadapi persoalan keuangan serius akibat tata kelola yang kurang optimal.
Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyebut kondisi tersebut membebani operasional perusahaan sehingga diperlukan langkah restrukturisasi. Upaya ini merupakan bagian dari program penataan BUMN bersama Danantara, yang menargetkan penyederhanaan jumlah perusahaan pelat merah menjadi sekitar 250 entitas dengan fokus pada sektor strategis dan bisnis inti.
Selain PT INTI, sejumlah BUMN lain seperti Djakarta Lloyd dan Krakatau Steel juga menghadapi tekanan keuangan serupa. Pemerintah menilai lemahnya integrasi pengelolaan antar-BUMN menjadi salah satu penyebab sulitnya perusahaan-perusahaan tersebut bangkit dari keterpurukan.
Berdiri Sejak 1974
PT Industri Telekomunikasi Indonesia resmi berdiri pada 30 Desember 1974 dan berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur perangkat telekomunikasi, integrator sistem, serta layanan digital.
PT INTI memiliki fasilitas produksi seluas delapan hektare di Jalan Moch Toha, Bandung, yang digunakan untuk memproduksi perangkat telekomunikasi dan elektronik.
Sejarah perusahaan bermula dari kerja sama antara PN Telekomunikasi dan Siemens AG pada 1966. Kerja sama tersebut berkembang menjadi pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) yang berada di bawah LPP Postel pada 1968. Enam tahun kemudian, unit tersebut dipisahkan dan resmi menjadi perusahaan persero.
Perkembangan PT INTI pada era 1970-an juga tidak terlepas dari strategi industrialisasi nasional yang dipelopori oleh B. J. Habibie.
Pernah Kuasai Pasar Telekomunikasi Nasional
Masa kejayaan PT INTI terjadi pada periode 1985–1998 saat pemerintah menjalankan program digitalisasi infrastruktur telekomunikasi nasional.
Ketika itu, PT INTI ditunjuk sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) melalui kerja sama dengan Siemens AG. Perusahaan kemudian membangun pabrik STDI pertama di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 150 ribu satuan sambungan telepon (SST).
Produksi perdana dimulai pada 1985 dengan kapasitas awal 10 ribu SST. Produk STDI menjadi tulang punggung bisnis perusahaan dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan PT INTI.
Meski pemerintah mulai membuka persaingan dengan menghadirkan pemasok lain seperti AT&T dan NEC pada 1990, PT INTI masih mampu mempertahankan dominasinya. Hingga 1998, perusahaan tercatat menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi nasional.
PT INTI juga dikenal sebagai pelopor digitalisasi jaringan telekomunikasi di Indonesia dan berperan dalam proyek otomatisasi telepon di berbagai daerah bersama Telkom Indonesia.
Transformasi ke Bisnis Digital
Memasuki era 2000-an, PT INTI mulai mengubah arah bisnisnya. Perusahaan tidak lagi hanya fokus pada manufaktur perangkat telekomunikasi, tetapi berkembang menjadi penyedia solusi teknologi dan integrator sistem.
Dalam perjalanannya, PT INTI menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan multinasional seperti Motorola, Ericsson, Samsung, Alcatel, dan Sagem.
Saat ini, bisnis PT INTI terbagi ke dalam tiga sektor utama:
Manufaktur, meliputi produksi kabel serat optik, perangkat energi pintar, dan tabung LPG komposit.
Integrator sistem, mencakup proyek serat optik, Fiber to the Home (FTTH), penerangan jalan umum, pembangkit listrik tenaga surya, hingga sistem pengawasan ADS-B.
Layanan digital, seperti Smart Hospital Management System, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Cyber Defence, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Meski pernah menjadi pemain utama industri telekomunikasi nasional, PT INTI kini menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah tekanan keuangan dan restrukturisasi BUMN.(*)
