JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah akan mempercepat pembenahan di lingkungan keimigrasian menyusul terungkapnya dugaan korupsi yang sedang di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Yusril, berbagai laporan masyarakat yang di terimanya menunjukkan masih adanya praktik penyimpangan birokrasi, termasuk pungutan liar, di sejumlah unit pelayanan. Temuan tersebut semakin menguat setelah KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.
Ia menilai proses hukum yang berjalan harus menjadi titik awal reformasi menyeluruh di tubuh Imigrasi. Karena itu, seluruh pegawai dan pejabat terkait di minta bersikap terbuka serta mendukung proses penyidikan yang di lakukan KPK.
Yusril menekankan bahwa pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada individu tertentu. Ia mendorong KPK menelusuri seluruh pihak yang di duga terlibat agar pola penyimpangan yang terjadi dapat terpetakan secara utuh dan menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan publik.
Pemerintah, lanjutnya, terus memantau perkembangan penyidikan yang berpusat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Kasus tersebut di nilai mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap tata kelola pelayanan keimigrasian, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi, Yusril memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi membuka akses data dan informasi yang di butuhkan penyidik. Ia menegaskan tidak boleh ada upaya menghalangi atau menutupi fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Selain memeriksa Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Yusril juga membuka kemungkinan perlunya pendalaman di kantor-kantor lain guna memastikan tidak ada praktik serupa yang luput dari pengawasan. Hasil pengusutan itu nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat integritas birokrasi Imigrasi.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan dugaan praktik pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi selama periode 2022–2026 menghasilkan aliran dana sedikitnya Rp145,5 miliar. Dalam perkara tersebut, KPK turut menyoroti peran sejumlah pejabat, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, bersama tujuh tersangka lainnya yang di duga terlibat dalam rangkaian kasus tersebut.(*)
