JAKARTA- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, meminta aparat penegak hukum menangani secara serius dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terhadap tiga murid sekolah dasar di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Menurut Arifah, setiap bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik. Ia menekankan pentingnya memastikan korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, termasuk pendampingan psikologis dan layanan pemulihan.
Kementerian PPPA juga meminta agar proses penegakan hukum berjalan cepat, objektif, dan terbuka sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban serta keluarga mereka. Arifah menilai pihak yang memiliki tugas mendidik dan membimbing anak seharusnya menjadi pelindung, bukan justru diduga melakukan tindakan yang merugikan anak.
Kasus tersebut mencuat setelah ketiga korban, yang masih berusia sekitar delapan tahun dan duduk di bangku kelas II SD, saling menceritakan pengalaman yang mereka alami ketika sedang bermain bersama. Dari percakapan itu muncul dugaan adanya tindakan tidak senonoh yang dilakukan terlapor di area sekolah.
Keterangan para korban kemudian disampaikan kepada keluarga masing-masing. Setelah menerima informasi tersebut, pihak keluarga melaporkannya kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Saat ini, terduga pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap seluruh fakta terkait perkara tersebut.
Arifah kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal kasus tersebut hingga tuntas serta memastikan hak-hak korban tetap menjadi prioritas utama selama proses hukum berjalan.
