JAKARTA-Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).
Menurut Purbaya, rancangan anggaran tersebut disusun untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung agenda transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
Ia menjelaskan bahwa nilai pagu yang diajukan relatif sejalan dengan alokasi tahun 2026 setelah mempertimbangkan berbagai langkah efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penggunaan anggaran negara di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Dalam pemaparannya, Kementerian Keuangan merinci penggunaan anggaran ke dalam beberapa fungsi utama. Porsi terbesar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun. Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh alokasi Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi mendapatkan Rp284,71 miliar.
Seluruh anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program strategis kementerian yang selaras dengan target pembangunan nasional dan prioritas pemerintah pada 2027.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga memaparkan kondisi perekonomian nasional yang dinilai tetap menunjukkan kinerja positif sepanjang 2026. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan. Di sisi fiskal, pendapatan negara hingga Mei 2026 telah mencapai Rp1.185 triliun atau meningkat 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja negara juga mengalami kenaikan signifikan dengan realisasi sebesar Rp1.365,4 triliun, tumbuh 34,4 persen. Sementara itu, pembiayaan anggaran tercatat Rp379,4 triliun dengan tingkat defisit yang masih berada dalam batas yang terkendali.
Selain capaian ekonomi, Kementerian Keuangan juga melaporkan peningkatan kualitas tata kelola dan layanan publik. Indeks kepuasan pengguna layanan meningkat dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 pada 2025 dalam skala lima poin.
Dari aspek akuntabilitas, Kementerian Keuangan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan bagian anggaran 015. Prestasi tersebut menandai keberhasilan kementerian meraih opini tertinggi tersebut selama 15 tahun berturut-turut.
Purbaya menegaskan, fondasi ekonomi nasional yang kuat serta dukungan kebijakan fiskal yang konsisten menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan menjaga momentum pertumbuhan pada 2027.(*)
