Kuala Lumpur SB – Pemerintah Malaysia resmi menerapkan regulasi baru terkait penjualan mobil listrik mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kualitas kendaraan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memperkuat industri otomotif dalam negeri.
Melalui Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI), Malaysia menetapkan bahwa mobil listrik impor wajib memiliki harga dasar minimal 200.000 ringgit atau sekitar Rp883 juta.
Selain itu, kendaraan listrik impor juga harus memiliki tenaga motor listrik sedikitnya 180 kW atau sekitar 241 daya kuda (hp).
Regulasi baru juga mengatur kendaraan listrik yang di rakit atau di produksi di Malaysia. Untuk model produksi lokal, harga jual minimum di tetapkan 100.000 ringgit atau sekitar Rp414 juta.
Tak hanya itu, pemerintah mewajibkan 80 persen dari total produksi kendaraan listrik lokal diekspor ke luar negeri, sementara hanya 20 persen yang dapat di pasarkan di dalam negeri.
Malaysia juga memperketat persyaratan tingkat kandungan lokal dengan mewajibkan proses utama, seperti pengelasan, pengecatan, hingga perakitan kendaraan, di lakukan di dalam negeri. Ketentuan ini berlaku bagi proyek produksi atau perakitan yang memperoleh persetujuan regulator setelah 1 September 2025.
Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran sejumlah produsen mobil listrik, terutama merek asal Tiongkok yang tengah membangun fasilitas perakitan di Malaysia.
Pemerintah Malaysia menyatakan regulasi ini di rancang untuk meningkatkan kualitas investasi asing, mempercepat alih teknologi, serta memperkuat rantai pasok industri otomotif nasional. Langkah tersebut juga di harapkan mampu mendorong perkembangan produsen lokal seperti Perodua dan Proton agar semakin kompetitif di pasar kendaraan listrik.(*)
