SUNGAIPENUH, Signalberita.com – Menindaklanjuti pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin operasional PAUD, PKBM, dan LKP, Pihak dinas Pendidikan melalui kasi kelembagaan PAUD dan PNF Faisal Arif memberikan pernyataann resmi bahwa alur pengurusan izin operasional sudah sesuai prosedur dan regulasi tanpa dipungut biaya.
Saat dikonfirmasi, Plt. Kadis Pendidikan, Bovi Handriyanto, menepis adanya keterlibatan institusi dalam dugaan pungutan tersebut. Ia menyatakan bahwa instansinya tidak mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pembayaran untuk penerbitan maupun perpanjangan izin operasional lembaga pendidikan nonformal.
“Kami sampaikan bahwa secara regulasi, tidak ada pungutan di lingkungan Dinas Pendidikan. Seluruh pelayanan diupayakan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Bovi.(05/07/2026)
Pihak dinas menambahkan, jika ada pihak-pihak yang meminta uang dengan mencatut nama Dinas Pendidikan kepada pengelola lembaga, hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan oknum di luar kebijakan resmi lembaga.
Untuk memperjelas simpang siur informasi ini, masyarakat maupun pengelola PAUD, PKBM, dan LKP yang merasa dirugikan diminta untuk melapor. Laporan tersebut diharapkan menyertakan bukti yang valid agar dapat ditindaklanjuti secara hukum atau melalui mekanisme pengawasan intern.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah dugaan pungli tersebut benar-benar melibatkan internal kedinasan atau murni permainan oknum di luar sistem.
Sebelumnya, Signalberita.com sempat mengangkat laporan mengenai dugaan pungutan liar dalam pengurusan izin operasional ini berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Publikasi tersebut ditayangkan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial media demi kepentingan publik dan transparansi.
Sebagai bagian dari kode etik jurnalistik dan asas keberimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi memberikan ruang hak jawab ini kepada pihak terkait. *Signalberita.com* akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap memuat informasi atau bukti tambahan di kemudian hari agar pemberitaan tetap akurat, objektif, dan berimbang. (tim)
