JAKARTA, Signalberita.com — Pemerintah tengah mematangkan rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran. Kebijakan ini di siapkan guna memastikan alokasi subsidi lebih banyak di nikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa adanya rencana kenaikan harga Pertalite.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi pembatasan akses Pertalite bagi masyarakat kelas ekonomi atas, khususnya yang masuk dalam kategori desil 9 dan desil 10 (20 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi). Kelompok tersebut nantinya akan di arahkan untuk mengonsumsi BBM nonsubsidi.
Pembahasan kebijakan ini di langsungkan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Purbaya menegaskan, penentuan kelayakan penerima subsidi di dasarkan pada data pengelompokan tingkat kesejahteraan (desil) keluarga. Indikator yang di gunakan tidak hanya memperhitungkan pendapatan, tetapi juga melingkupi pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Mengenai jadwal pemberlakuan, pemerintah menyatakan belum menetapkan tanggal pasti. Kebijakan ini masih dalam tahap pematangan skema serta penyiapan sistem pendukung, dan rencananya akan di terapkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.(*)
